May Day 2021, Serikat Buruh Minta Perbaikan Menyeluruh di Sektor Transportasi Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Peringtan May Day atau Hari Buruh Internasional digunakan oleh serikat buruh atau pekerja untuk menyuarakan tuntutannya. Salah satunya isu sektoral di bidang transportasi.

Ketua Umum Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) Edi Suryanto meminta agar pemerintah dan perusahaan menjamin kesejahteraan karyawan sehingga tercipta kualitas pelayanan transportasi yang baik.

Pihaknya juga meminta dilakukan perbaikan dan peningkatan dana bagi penyelenggaraan transportasi publik sebagai upaya peningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Edi mengimbau agar jaminan kesejahteraan karyawan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dapat selalu ditaati dan dilaksanakan.

Baca juga: Pilih Investasi yang Pasti dengan Reksadana Pendapatan Tetap

“Kami mendukung penuh pemerintah terkait dengan kebijakan tranportasi yang terintegrasi, yang saat ini sudah dilaksanakan secara baik dalam layanan publik tanpa harus melakukan akuisisi perusahaan transportasi tersebut,” ungka Edi dalam siaran pers, Sabtu (1/5/2021).

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Transportasi Jakarta (SPTJ) Jan Oratmangun menyoroti masalah pengurangan tenaga kerja di sektor transportasi publik. Menurut dia, penutupan operasional transportasi publik selama pandemi seperti Trans Jakarta di beberapa rute, selain mengurangi akses masyarakat, juga berdampak pada pengurangan tenaga kerja transportasi.

“Dari sisi pekerja, ini juga menimbulkan pengurangan tenaga kerja,” ungkap Jan.

Di sisi lain, Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi (SPDT FSPMI) Iswan Abdullah menyoroti dari sisi pengguna transportasi.

Baca juga: Singapura Jadi Investor Asing Paling Banyak Kuasai Sawit RI

Menurut dia, untuk meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi, transportasi publik yang murah, efisien dan tepat waktu dapat terus ditingkatkan.

“Dengan memberikan kenyamanan, efisiensi, ketepatan waktu, dalam melakukan aktivitas, transportasi publik khususnya yang disediakan pemerintah harus murah, bahkan bisa gratis ke depannya dengan memanfaatkan anggaran negara melalui pajak, APBN maupun APBD,” kata Iswan.

Selain itu, terdapat 3 indikator yang mendorong solusi transportasi publik ramah terhadap hak-hak para pekerja, antara lain harus memberikan kepastiaan pekerjaan (job security), kepastian pendapat (income security), dan jaminan sosial (social security).

Baca juga: May Day 2021, Ini 2 Tuntutan Serikat Buruh