Kompas.com - 01/05/2021, 16:59 WIB
 Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menerima pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung Bina Graha Jakarta, Sabtu (1/5/2021). Dokumen KSP Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menerima pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung Bina Graha Jakarta, Sabtu (1/5/2021).
Penulis Kiki Safitri
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Buruh dan mahasiswa turun ke jalan memperingati Hari Buruh International atau May Day yang jatuh pada hari ini, Sabtu (1/5/2021).

Dalam aksi hari ini, ada 9 poin tuntutan buruh kepada Presiden Joko Widodo. Tuntutan tersebut masuk di petisi yang ditandatangani oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andy Gani Nena Wea, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

“Peringatan May Day tahun 2021 buruh Indonesia dengan ini mengajukan petisi kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja atau sekurang-kurangnya menghapus semua pengaturan mengenai ketenagakerjaan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan cara menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU),” seperti dikutip dari petisi tersebut.

Baca juga: Perombakan Direksi dan Komisaris Kimia Farma, Buntut Kasus Alat Tes Antigen Bekas?

Adapun 9 poin petisi tuntutan buruh kepada Presiden RI Joko Widodo meliputi:

1. Pengaturan Upah Minimum

Dalam UU Cipta Kerja diatur UMK bersyarat, UMSK dihapus, dan dasar penetapan UMP dan UMK bersifat alternatif, yaitu inflasi atau pertumbuhan ekonomi.

Buruh menilai pengaturan yang demikian menunjukkan tidak adanya perlindungan dari negara untuk mengupayakan kesejahteraan buruh.

Untuk mencapai tujuan bernegara dalam pengaturan upah minimum seharusnya ditetapkan UMK tanpa syarat, UMSK tetap diberlakukan, dan dasar penetapan UMP dan UMK bersifat kumulatif, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dimana setiap 5 tahun sekali dilakukan peninjauan ulang terhadap KHL.

2. Pengaturan Pesangon

Terkait pengaturan pesangon, dalam UU Cipta Kerja diatur nilai UP, UPMK, dan UPH yang ditetapkan standarnya, dan nilai UPH 15 persen dihilangkan.

Menurut buruh, untuk mencapai tujuan bernegara, perlindungan dan kesejahteraan bagi buruh diwujudkan dengan membuat pengaturan nilai UP, UPMK, dan UPH tidak ditetapkan sesuai ketentuan (nilai standar), melainkan bersifat paling rendah (nilai minimum) agar terbuka peluang bagi perusahaan untuk memberikan nilai lebih kepada buruh, dan nilai UPH 15 persen tidak dihilangkan.

Baca juga: Menaker: May Day 2021 Harus Kita Maknai sebagai Perayaan atas Harapan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar BRImo dengan Mudah Tanpa Harus ke Bank

Cara Daftar BRImo dengan Mudah Tanpa Harus ke Bank

Spend Smart
Larangan Ekspor CPO Bikin Harga Sawit Anjlok, Petani Mengaku Rugi Rp 11,7 Triliun

Larangan Ekspor CPO Bikin Harga Sawit Anjlok, Petani Mengaku Rugi Rp 11,7 Triliun

Whats New
Ada Pekerjaan Rekonstruksi, Jasa Marga: Ruas Tol Jakarta Cikampek Tetap Beroperasi Normal

Ada Pekerjaan Rekonstruksi, Jasa Marga: Ruas Tol Jakarta Cikampek Tetap Beroperasi Normal

Whats New
PASPI: Larangan Ekspor CPO Tak Efektif Membuat Harga Minyak Goreng Murah di Dalam Negeri

PASPI: Larangan Ekspor CPO Tak Efektif Membuat Harga Minyak Goreng Murah di Dalam Negeri

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Kontrak Rumah dengan Meterai

Contoh Surat Perjanjian Kontrak Rumah dengan Meterai

Whats New
Kurang dari 3 Bulan, Kilang Balikpapan Dua Kali Kebakaran

Kurang dari 3 Bulan, Kilang Balikpapan Dua Kali Kebakaran

Whats New
Update Jadwal KA Bandara YIA, Cek Rute Kereta Bandara YIA Terbaru

Update Jadwal KA Bandara YIA, Cek Rute Kereta Bandara YIA Terbaru

Whats New
Mentan SYL Ajak Saudagar Bugis Bangun Sektor Pertanian

Mentan SYL Ajak Saudagar Bugis Bangun Sektor Pertanian

Rilis
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang yang Baik dan Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang yang Baik dan Benar

Whats New
Harga Sawit Anjlok, Petani Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Harga Sawit Anjlok, Petani Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Whats New
Jangan Lupa, Hari Ini Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang dan Jagorawi

Jangan Lupa, Hari Ini Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang dan Jagorawi

Whats New
Pemangku Kepentingan Kelapa Sawit Minta Pemerintah Evaluasi Larangan Ekspor CPO

Pemangku Kepentingan Kelapa Sawit Minta Pemerintah Evaluasi Larangan Ekspor CPO

Whats New
India Larang Ekspor Gandum, Ekonom : Bisa Bikin Harga Daging dan Telur Naik

India Larang Ekspor Gandum, Ekonom : Bisa Bikin Harga Daging dan Telur Naik

Whats New
Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Simak Minimarket hingga Supermarket yang Gelar Promo

Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Simak Minimarket hingga Supermarket yang Gelar Promo

Spend Smart
RI Jadi Magnet Kripto Baru, 15 Negara Rembuk di Bali

RI Jadi Magnet Kripto Baru, 15 Negara Rembuk di Bali

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.