Perusahaan Bir Anker Milik Pemprov DKI Raup Laba Rp 56,64 Miliar Kuartal I-2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja keuangan pabrik atau produsen bir yang sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta cukup mentereng pada kuartal I tahun ini.

Dikutip dari laporan keuangan perusahaan yang diunggah pada laman idx.co.id, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) tercatat mencetak laba sebesar Rp 56,64 miliar di kuartal I tahun 2021 ini.

Jumlah tersebut meningkat 33,49 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Baca juga: Komut Bir Anker Sebut Tak Tepat Bahas RUU Larangan Minuman Beralkohol di Tengah Pandemi

Produsen merek bir Anker tersebut tahun lalu tercatat mencetak laba bersih sebesar Rp 42,43 miliar.

Dari sisi aset, Delta Djakarta juga tercatat mengalami peningkatan dari Rp 1,1 triliun pada kuartal I-2020 menjadi Rp 1,2 triliun di kuartal I tahun ini.

Untuk diketahui, Pemprov DKI memiliki saham sebesar 26,25 persen di Delta Djakarta atau 210 juta saham.

Kepemilikian saham Delta Djakarta oleh Pemprov DKI tersebut merupakan yang terbesar kedua setelah pemulih saham mayoritas atau pengendali San Miguel yang sebesar 58,33 persen atau sekitar 467 juta saham.

Saham sisanya dimiliki publik dengan persentase sebesar 15,42 persen.

Baca juga: Mengintip Gaji dan Tunjangan Kepala Dinas di Pemprov DKI Jakarta

Polemik kepemilikan saham Pemprov DKI

Kepemilikan saham Pemprov DKI di perusahaan produsen bir Anker tersebut sempat menjadi perdebatan publik beberapa waktu lalu.

Polemik muncul seiring dengan penerbitan aturan izin investasi pendirian pabrik minuman keras atau miras yang tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021.

Di dalam Perpres tersebut, memuat lampiran yang menyatakan pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya investasi pendirian pabrik miras di daerah tertentu. Namun belakangan,

Presiden Jokowi mencabut lampiran peraturan investasi miras tersebut.

Isu saham Pemprov DKI di Delta Jakarta juga sempat santer terdengar bersamaan dengan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol yang berlangsung di Baleg DPR RI pada November tahun lalu.