Nufransa Wira Sakti

Sept 2016 - Jan 2020: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.

Saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak

Bayar Zakat Dapat Sekaligus Membayar Pajak

Kompas.com - 04/05/2021, 13:46 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi

MENJELANG berakhirnya bulan Ramadhan dan sebelum Hari Raya Iedul Fitri setiap pemeluk agama Islam wajib melakukan pembayaran zakat fitrah.

Kewajiban pembayaran zakat ini sebesar atau setara dengan 3,5 liter beras per orang. Bila hendak menunaikan zakat dalam rupiah, jumlah nominal pembayarannya menyesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi.

Sebagai bahan acuan, Badan Amil dan Zakat nasional (Bazasnas) berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 7 Tahun 2021 tentang Zakat Fitrah dan Fidyah untuk wilayah Ibukota DKI Jakarta Raya dan sekitarnya telah menetapkan nilai zakat fitrah setara dengan uang sebesar Rp 40.000 per jiwa.

Selain zakat fitrah, kaum Muslim juga mengenal kewajiban lainnya yaitu berupa zakat mal atau zakat atas harta yang dimiliki baik oleh pribadi maupun badan usaha.

Baca juga: Cara Menghitung Zakat Fitrah dengan Standar Beras dan Uang Tunai

Penghitungannya adalah sebesar 2,5 persen dari harta yang tersimpan selama dalam satu tahun. Sumbangan kewajiban keagamaan seperti ini juga ada pada agama-agama lainnya yang diakui di Indonesia.

Tahukah Anda, bahwa pembayaraan zakat atau sumbangan wajib keagamaan tersebut dapat menjadi pengurang pajak di SPT Tahunan?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, dengan membayar zakat atau sumbangan wajib keagamaan kita dapat memperhitungkannya sebagai pengurang penghasilan bruto yang pada akhirnya akan mengurangi pajak yang kita bayarkan. Apa saja persyaratannya?

Dalam UU Pajak Penghasilan Pasal pasal 4 ayat (3) huruf a 1 disebutkan bahwa yang zakat atau Sumbangan keagamaan yang sifanya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:
a. Zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau

b. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.

Daftar Badan/Lembaga amil zakat atau Lembaga keagamaan yang telah disahkan pemerintah sampai dengan saat ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-15/PJ/2020 tanggal 30 Juli 2020. Dalam daftar peraturan terserbut tercatat ada 79 Badan/Lembaga amil zakat dari tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten/kota, sebanyak 4 Lembaga Penerima dan Pengelola Sumbangan Keagamaan Kristen/Katolik dan 6 Lembaga Penerima dan Pengelola Sumbangan Keagamaan Hindu/Budha.

Baca juga: Ini Besaran Nisab Zakat Penghasilan yang Ditetapkan Baznas

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.