Siapkan Pasar Karbon, Pemerintah Godok Mekanisme Harganya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia sedang mempersiapkan pasar karbon (carbon market) untuk perdagangan karbon.

Jenis perdagangan ini berupa jual beli sertifikat kepada negara yang berhasil mengurangi emisi karbon. Selain potensi pendapatannya yang besar, perdagangan karbon menjadi salah satu cara pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Indonesia kini sedang mempersiapkan pasar karbon," kata Sri Mulyani di Pertemuan Tahunan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) secara virtual, Selasa (4/5/2021).

Bendahara negara ini mengungkapkan, pemerintah akan mengatur mekanisme harga karbon dan aturan lainnya dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

Baca juga: Lowongan Kerja BUMN di PT Len Industri, Ini Posisi dan Syaratnya

Pihaknya pun akan berdiskusi dengan otoritas sektor keuangan yang akan mengatur, mengontrol, dan memantau mekanisme harga sehingga lebih kredibel.

"Jadi sekali lagi, mekanisme harga karbon, regulasi pasar karbon, dan komitmen kita akan menjadi sangat penting bagi kita untuk dapat mengatasi masalah perubahan iklim," ujar wanita yang akrab disapa Ani ini.

Lebih lanjut dia menuturkan, pemerintah telah berkomitmen mengatasi krisis iklim. Hal ini tecermin dari adanya alokasi anggaran untuk masalah yang berfokus pada perubahan iklim dalam APBN.

Sri Mulyani menyebut, Kementerian Keuangan menganggarkan 4,1 persen dana APBN untuk mengatasi krisis iklim. Bahkan isu ini masuk ke dalam jajaran program prioritas pemerintah, yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Kami mengalokasikan 4,1 persen dari anggaran negara untuk aksi penanganan perubahan iklim. Kami melacak anggaran tersebut sehingga dapat konsisten, kredibel, dan transparan," ucapnya.

Baca juga: Ini Cara Dapat Bantuan Subsidi Uang Muka Rp 32,4 Juta dari Pemerintah

Sri Mulyani merinci, pemerintah sudah melakukan sejumlah aksi untuk mengatasi krisis iklim. Contohnya adalah mempekerjakan masyarakat untuk menjaga hutan.

Pembukaan lapangan kerja ini merupakan salah satu bidang yang bisa disediakan pemerintah, sekaligus mengurangi pengangguran yang meningkat akibat Covid-19.

Dari sisi fiskal, pemerintah menerbitkan green bonds (obligasi berwawasan lingkungan) sebagai instrumen pembiayaan. Dalam penerbitannya, pemerintah menggandeng lembaga yang berfokus pada aksi lingkungan dan iklim.

"Ini sangat penting karena kita tahu, perubahan iklim tidak dapat terjadi tanpa pembiayaan dan teknologi. Jadi, kami harus konsisten dengan pembiayaan (berwawasan lingkungan), instrumen fiskal, dan sumber pembiayaan filantropi sektor swasta," pungkas Ani.

Baca juga: Baru Berusia 27 Tahun, Pencipta Ethereum Kini Sudah Berstatus Miliarder