Dana Mampet di Pemda, BPS: Konsumsi Pemerintah di Kuartal I Terhambat

Kompas.com - 05/05/2021, 15:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan konsumsi pemerintah menjadi salah satu komponen yang menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2021.

Tercatat konsumsi pemerintah tumbuh 2,96 persen secara tahunan (year on year/yoy) berkat realisasi belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial (bansos) pemerintah pusat masing-masing sebesar 40,51 persen dan 16,52 persen.

Namun Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, belanja pemerintah sebetulnya bisa naik lebih tinggi. Sayangnya, realisasi itu terhambat gara-gara Pemerintah Daerah (Pemda) belum menggelontorkan APBD secara masif.

Baca juga: Sri Mulyani Optimistis Defisit APBN Bisa di Bawah 3 Persen di 2023, Ini Alasannya

"Satu hal yang agak terhambat adalah realisasi APBD. Di mana belanja barang, jasa, dan pegawai dari APBD mengalami kontraksi," kata Suhariyanto dalam konferensi pers, Rabu (5/5/2021).

Suhariyanto merinci, pemerintah pusat melalui anggaran APBN sudah masif membelanjakan di tiap-tiap komponen. Tak heran, semua komponen seperti konsumsi kolektif dan konsumsi individu mengalami kenaikan, kecuali untuk perjalanan dinas yang dibatasi.

Pengeluaran konsumsi kolektif dan individu ini lebih banyak terjadi pada belanja barang non operasional, khususnya untuk penanganan pandemi Covid-19 seperti pengadaan obat-obatan dan vaksin.

Belanja bantuan sosial yang meningkat juga disebabkan oleh belanja penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

"Maka itu Pak Presiden mengingatkan agar daerah dapat segera mencairkan dan merealisasikan anggaran yang ada. Dan kalau itu bisa direalisasi, konsumsi pemerintah akan membantu pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan yang cukup kuat," pungkas Suhariyanto.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti banyaknya anggaran daerah yang masih mengendap di perbankan. Padahal pemerintah pusat berharap Pemda segera merealisasikan anggaran tersebut.

Baca juga: Ini Target Lengkap dan Rencana Belanja Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Tito meminta Pemda untuk menggelontorkan dana per kuartal, bukan hanya tinggi di akhir tahun. Pemda harus memiliki target belanja per kuartal.

Agar Pemda mau menggelontorkan dana, Tito meminta Menteri Keuangan untuk menahan transfer ke daerah bila daerah tersebut belum membelanjakan anggaran. Nantinya transfer ke daerah ini akan melihat kinerja masing-masing Pemda dalam mengakselerasi APBD-nya.

"Kalau sampai ada yang enggak bergerak dananya, maka daerah-daerah itu saya minta ke Menkeu, kita gunakan transfer berbasis kinerja. Jadi kalau kinerjanya enggak bergerak, lebih baik transfernya ditahan dulu, lebih baik dibelanjakan dulu," pungkas Tito dalam Musrenbangnas, Selasa (4/5/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Bayar Shopee PayLater Sebelum Jatuh Tempo di ATM hingga Alfamart

Cara Bayar Shopee PayLater Sebelum Jatuh Tempo di ATM hingga Alfamart

Spend Smart
Simak 5 Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan dan Syaratnya

Simak 5 Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan dan Syaratnya

Whats New
Pengertian E-commerce dan Bedanya dengan Marketplace

Pengertian E-commerce dan Bedanya dengan Marketplace

Whats New
Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Whats New
Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Whats New
Apa Itu Pendapatan per Kapita: Definisi, Fungsi, dan Rumusnya

Apa Itu Pendapatan per Kapita: Definisi, Fungsi, dan Rumusnya

Earn Smart
Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi: Terima Kasih Para Petani atas Kerja Kerasnya...

Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi: Terima Kasih Para Petani atas Kerja Kerasnya...

Whats New
IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

Whats New
Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Whats New
Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 41 Resmi Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Kartu Prakerja Gelombang 41 Resmi Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Whats New
Pluang Dorong Literasi Finansial untuk Kaum Perempuan dalam Kongres IPPNU XIX

Pluang Dorong Literasi Finansial untuk Kaum Perempuan dalam Kongres IPPNU XIX

Whats New
Ada Pekerjaan Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi Lagi, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Ada Pekerjaan Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi Lagi, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Whats New
Jokowi Klaim Stok Beras 10,2 Juta Ton dan 3 Tahun Belum Impor

Jokowi Klaim Stok Beras 10,2 Juta Ton dan 3 Tahun Belum Impor

Whats New
Mengenal Tanaman Sorgum, Pengganti Gandum asal Afrika Idaman Jokowi

Mengenal Tanaman Sorgum, Pengganti Gandum asal Afrika Idaman Jokowi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.