Simak, Ini Serba-serbi Larangan Mudik Lebaran

Kendati demikian, seseorang yang akan kembali melakukan perjalanan di massa pembatasan ini, ia harus kembali mengurus SIKM.

Baca juga: Catat, Ini 19 Rute KA Jarak Jauh yang Tetap Beroperasi Saat Masa Larangan Mudik Lebaran

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan SIKM, yakni sebagai berikut:

• Pegawai instansi pemerintahan/Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawi BUMN/BUMD, prajurit TNI, dan anggota Polri, melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan
• Pegawai swasta, melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta identittas diri calon pelaku perjalanan
• Pekerja sektor informal, melampirkan print out surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan Masyarakat umum non-pekerja, melampirkan print out surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Wilayah Aglomerasi

Selain itu, pemerintah juga menetapkan beberapa wilayah aglomerasi yang dapat pengecualian pergerakan kendaraan. Pengecualian ini hanya berlaku untuk moda transportasi darat dan kereta api.

Adapun wilayah aglomerasi yang termasuk dalam pengecualian moda transportasi darat yakni sebagai berikut:

• Medan, Binjai, Deli, Serdang, dan Karo
• Jakarta, Bogor Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek)
• Bandung Raya
• Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi
• Yogyakarta Kota
• Solo Raya
• Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbang Kertosusila)
• Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros.

Kemudian, pengecualian pengoperasian kereta api perkotaan angkutan penumpang hanya berlaku di 4 wilayah ini:

1. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (termasuk Cikarang), dan Rangkas
2. Padalarang, Bandung, dan Cicalengka
3. Kutoarjo, Yogyakarta, dan Solo
4. Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Mojokerto, dan Gresik.

Sanksi

Jika ditemukan masih adanya masyarakat yang nekat berpergian selama masa larangan mudik Lebaran, ada sejumlah sanksi yang telah disiapkan. Sanksi-sanksinya, yaitu sebagai berikut:

• Masyarakat yang ingin mudik menggunakan mobil pribadi akan diputarbalikkan sesuai Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021.
• Mobil pribadi yang mengangkut penumpang atau travel gelap akan dikenakan sanksi kurungan penjara dua bulan atau denda Rp 500.000 sesuai Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
• Mobil angkutan barang yang mengangkut penumpang akan dikenakan sanksi kurungan pidana paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000 sesuai Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Posko Penyekatan

Demi mengawasi pergerakan masyarakat selama masa larangan mudik lebaran pemerintah telah mendirikan posko penyekatan di beberapa wilayah.

Adapun 14 lokasi posko penyekatan larangan mudik di wilayah Jabodetabek adalah sebagai berikut:

• Bekasi Kota

1. Gerbang Tol Bekasi Barat
2. Gerbang Tol Bekasi Timur

• Kabupaten Bekasi

1. Kedung Waringin
2. Cubeet
3. Gerbang Tol Tambun
4. Gerbang Tol Cibitung
5. Gerbang Tol Cikarang Pusat
6. Gerbang Tol Cibatu

• Tangerang Kota

1. Jatiuwung

• Tangerang Selatan

1. Gerbang Tol Bitung
2. Pos Bitung

• Polda Metro Jaya

1. Cikarang Barat
2. Putarang Gerbang Tol Cikarang Barat
3. Cikupa

Baca juga: ASN Boleh Cuti Selama Periode Larangan Mudik bila Hamil, Sakit, atau Menikah