Kompas.com - 06/05/2021, 07:37 WIB
Menhub Budi Karya Sumadi di Cirebon BKIP KemenhubMenhub Budi Karya Sumadi di Cirebon

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kakorlantas Polri Irjen (Pol) Istiono, Dirlantas Polda Jabar Kombes Eddy Djunaedi, dan sejumlah jajaran dari Kemenhub, Dishub, dan instansi terkait lainnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menhub bersama Ketua DPR juga membagikan masker dan bingkisan kepada para petugas di Terminal Harjamukti, serta mengecek penerapan GeNose di Stasiun KA Cirebon.

Baca juga: Menhub Minta Kegiatan Ship to Ship di Pulau Nipa Terus Dioptimalkan

Survei Kemenhub

Sebelumnya, Budi Karya berujar kalau ada sebanyak 18 juta orang yang mengaku akan tetap melakukan mudik meskipun dilarang oleh pemerintah. Larang mudik berlaku 6-17 Mei 2021.

Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Survei dilakukan dengan skema tanpa ada larangan mudik, akan dilakukan larangan mudik, dan diputuskan larangan mudik.

Tujuan survei untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang ingin melakukan mudik di tengah masa pandemi Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ingatkan Pekerja agar Tak Mudik, Menaker Ida: Belajar dari India

"Survei dilakukan secara sistematis, mulai dari apabila tidak ada larangan itu 33 persen yang akan mudik. Setelah dinyatakan akan ada larangan jadi 11 persen yang akan tetap mudik, dan setelah ditetapkan ada larangan turun menjadi 7 persen. Tapi itu pun cukup banyak, 18 juta orang," ungkap Budi Karya dalam diskusi virtual beberapa waktu lalu.

Dalam survei tersebut, berdasarkan tujuannya, mayoritas pemudik atau lebih dari 30 persen menuju Jawa Tengah. Kemudian lebih dari 20 persen pemudik menuju ke Jawa Barat.

Sisanya pemudik menuju ke Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, serta Banten dan sekitarnya. Mayoritas pemudik menggunakan moda angkutan mobil, kemudian kendaraan motor.

Oleh sebab itu, Budi Karya meminta pihak pemerintah daerah (pemda) turut melakukan pengawasan dan saling berkordinasi antardaerah untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 yang signifikan karena banyak yang tetap nekat mudik.

Baca juga: Simak Aturan Lengkap Larangan Mudik 2021

"Kemenhub dan Satgas selalu melakukan upaya-upaya sosialisasi peniadaan mudik, agar yang 7 persen ini turun menjadi jumlah yang lebih sedikit, sehingga kami bisa me-manage dan polisi bisa melakukan penyekatan dengan berwibawa tetapi juga humanis," ujar dia.

Di sisi lain, ia mengungkapkan, ada kecenderungan masyarakat untuk mudik sebelum berlakunya masa larangan mudik, yakni sebelum tanggal 6 Mei 2021. Dia pun berharap, masyarakat semakin disiplin saat periode larangan mudik.

"Kami harapkan di masa larangan tidak ada yang lakukan mudik, sehingga masa pelarangan pun bisa dilaksanakan dengan baik," kata Budi Karya.

Baca juga: Simak Tanggal Larangan Mudik Lebaran 2021

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.