Menhub: Jangan Mudik!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bersama Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau kesiapan pengendalian transportasi di Cirebon jelang diberlakukannya larangan pengoperasian transportasi untuk kegiatan mudik yang dimulai besok, 6-17 Mei 2021.

Budi Karya mengatakan, Cirebon menjadi titik pergerakan kendaraan terbanyak yang dilalui untuk menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian transportasi di Cirebon menjadi titik yang krusial.

Budi Karya mengungkapkan, pemerintah akan terus menjaga kolaborasi bersama Korlantas, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder agar menjalankan operasi di lapangan dengan tegas namun tetap humanis.

Baca juga: Menhub Minta Pemda Tak Andalkan ABPN untuk Bangun Bandara

"Kami tetap mengimbau agar masyarakat tidak memaksakan diri untuk mudik agar tujuan kita untuk tetap menjaga penyebaran Covid-19 tercapai," kata Budi Karya dalam keterangan resminya, Kamis (6/5/2021). 

Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPR RI yang hadir langsung ke Cirebon untuk mengecek kesiapan impelementasi pengendalian transportasi di masa mudik Idul Fitri 1442 H.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan imbauannya kepada masyarakat agar tidak mudik dalam rangka mencegah kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Kegiatan mudik itu pasti berkunjung ke rumah orang tua berusia lanjut dengan fatalitas lebih tinggi. Oleh karenanya kami mengimbau agar masyarakat jangan ngumpul, jangan mudik," lanjut Puan.

Baca juga: Agar Tak Salah Paham, Ini Beda Mudik dan Perjalanan ke Kampung Halaman

Puan meminta kepada seluruh jajaran terkait agar pelaksanaan kebijakan larangan mudik dapat dilaksanakan dengan baik dan sistematis agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat.

"Pengawasan petugas di lapangan agar dilakukan dengan tegas namun tetap humanis," ucap Puan.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kakorlantas Polri Irjen (Pol) Istiono, Dirlantas Polda Jabar Kombes Eddy Djunaedi, dan sejumlah jajaran dari Kemenhub, Dishub, dan instansi terkait lainnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menhub bersama Ketua DPR juga membagikan masker dan bingkisan kepada para petugas di Terminal Harjamukti, serta mengecek penerapan GeNose di Stasiun KA Cirebon.

Baca juga: Menhub Minta Kegiatan Ship to Ship di Pulau Nipa Terus Dioptimalkan

Survei Kemenhub

Sebelumnya, Budi Karya berujar kalau ada sebanyak 18 juta orang yang mengaku akan tetap melakukan mudik meskipun dilarang oleh pemerintah. Larang mudik berlaku 6-17 Mei 2021.

Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Survei dilakukan dengan skema tanpa ada larangan mudik, akan dilakukan larangan mudik, dan diputuskan larangan mudik.

Tujuan survei untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang ingin melakukan mudik di tengah masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Ingatkan Pekerja agar Tak Mudik, Menaker Ida: Belajar dari India

"Survei dilakukan secara sistematis, mulai dari apabila tidak ada larangan itu 33 persen yang akan mudik. Setelah dinyatakan akan ada larangan jadi 11 persen yang akan tetap mudik, dan setelah ditetapkan ada larangan turun menjadi 7 persen. Tapi itu pun cukup banyak, 18 juta orang," ungkap Budi Karya dalam diskusi virtual beberapa waktu lalu.

Dalam survei tersebut, berdasarkan tujuannya, mayoritas pemudik atau lebih dari 30 persen menuju Jawa Tengah. Kemudian lebih dari 20 persen pemudik menuju ke Jawa Barat.

Sisanya pemudik menuju ke Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, serta Banten dan sekitarnya. Mayoritas pemudik menggunakan moda angkutan mobil, kemudian kendaraan motor.

Oleh sebab itu, Budi Karya meminta pihak pemerintah daerah (pemda) turut melakukan pengawasan dan saling berkordinasi antardaerah untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 yang signifikan karena banyak yang tetap nekat mudik.

Baca juga: Simak Aturan Lengkap Larangan Mudik 2021

"Kemenhub dan Satgas selalu melakukan upaya-upaya sosialisasi peniadaan mudik, agar yang 7 persen ini turun menjadi jumlah yang lebih sedikit, sehingga kami bisa me-manage dan polisi bisa melakukan penyekatan dengan berwibawa tetapi juga humanis," ujar dia.

Di sisi lain, ia mengungkapkan, ada kecenderungan masyarakat untuk mudik sebelum berlakunya masa larangan mudik, yakni sebelum tanggal 6 Mei 2021. Dia pun berharap, masyarakat semakin disiplin saat periode larangan mudik.

"Kami harapkan di masa larangan tidak ada yang lakukan mudik, sehingga masa pelarangan pun bisa dilaksanakan dengan baik," kata Budi Karya.

Baca juga: Simak Tanggal Larangan Mudik Lebaran 2021