Masih Bisa Daftar, Cek Syarat dan Cara Pencairan BPUM Melalui Eform.bri.co.id

Kompas.com - 06/05/2021, 08:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah kembali meluncurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau bantuan langsung tunai (BLT) kepada para pelaku UMKM tahun ini, sebagai upaya mengatasi dampak dari pandemi Covid-19. BPUM ini yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021.

Sebalumnya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, jumlah dana yang diberikan dalam program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif ini Rp 1,2 juta atau berkurang separuhnya dibanding tahun 2020, sebesar Rp 2,4 juta yang ditargetkan kepada 12,8 juta penerima.

"Anggaran tahun ini bakal beda. Saat ini disetujui 12,8 juta penerima. Untuk besarannya Rp 1,2 juta bukan Rp 2,4 juta," ujar Teten dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (1/4/2021) lalu.

Baca juga: Pemerintah Sudah Gelontorkan Rp 10,4 Triliun untuk BPUM Tahap II

Pemerintah juga menambah lembaga penyaluran BLT UMKM tahun ini, dari yang sebelumnya hanya melalui BNI dan BRI, kini pencairan dana BLT UMKM bisa dilakukan di Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan POS Indonesia.

Namun, di sisi lain pemerintah juga mengurangi lembaga pengusul BPUM 2021 dari yang sebelumnya 5 lembaga, kini menjadi 1, yakni dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota.

Cara Mengecek

Adapun cara yang bisa dilakukan untuk mengecek apakah pelaku UMKM mendaptkan dana BPUM, yakni bisa dengan mengakses eform.bri.co.id/bpum, antara lain:

1. Masuk ke laman https://eform.bri.co.id/bpum

2. Isi nomor KTP

3. Masukkan kode verifikasi

4. Klik proses inquiry

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Whats New
DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

Whats New
Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Spend Smart
Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.