Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pataka Beberkan 3 Potensi Penyelewengan Pelaksanaan Program di Sektor Pertanian

Kompas.com - 10/05/2021, 21:08 WIB
Elsa Catriana,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) membeberkan ada 3 potensi penyelewengan pelaksanaan program di sektor pertanian, diantaranya adalah berkaitan dengan bantuan benih/bibit, bantuan pupuk, dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan).

Ketua Pataka Ali Usman mengatakan, berkaitan dengan bantuan benih atau bibit, Kementerian Pertanian mendapatkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp 4,19 triliun untuk pandemi Covid-19 dan dengan begitu pagu anggaran kementerian menjadi Rp 19,71 triliun.

Anggaran ini pun telah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan seperti untuk pengadaan benih sebesar Rp 1,54 triliun, bibit ternak sebesar Rp 165 miliar dan banyak lainnya.

Baca juga: Kemenko Perekonomian Ingin Anggaran Pertanian Ditingkatkan, Ini Alasannya

Dia menilai kemampuan penyerapan anggaran saat ini sangat minim dengan waktu yang singkat dan belum lagi kurangnya transparansi.

"Hal inilah yang menurut kami akan memberikan potensi penyelewengan, kami memberikan peringatan ke pemerintah agar berhati-hati , sehingga program bantuan tersebut bisa terlaksana, apabila Kementerian Pertanian tidak berhati-hati dan tidak serius, maka program pelaksanaan ini rawan penyelewengan," ujarnya saat konferensi pers secara virtual, Senin (10/5/2021).

Lalu yang kedua berkaitan dengan pupuk bersubsidi yang diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam sistem elektronik rencana defenitif kebutuhan kelompok tani ( e-RDKK). Pemerintah juga telah menaikkan harga pupuk subsidi.

Dia berpendapat ada beberapa modus penyelewengan yang terjadi seperti kemasan pupuk yang diganti, penyebaran isu kelangkaan pupuk hingga penyeludupan fisik dan administrasi.

Baca juga: Ekspor Maret 2021 Tembus 18,35 Miliar Dollar AS, Pertanian Jadi Penopangnya

"Ada juga pemalsuan kuota kebutuhan di daerah, sehingga pergeseran stok dari daerah yang harganya murah ke daerah dengan harga lebih tinggi. Jangan sampai harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi, lolos bagi oknum-oknum yang dengan mudah memainkan harga," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com