Kompas.com - 11/05/2021, 09:08 WIB
Ilustrasi pajak THINKSTOCKS/WAVEBREAKMEDIA LTDIlustrasi pajak

Asal tahu saja, pandemi membuat defisit APBN membengkak menjadi 6,09 persen dari PDB. Defisit ini terus diturunkan dengan target sebesar 4,51 persen - 4,85 persen dari PDB pada tahun 2022.

Selain itu, kenaikan tarif PPN mengacu pada beberapa tren perpajakan global. Pada tahun 2020, ada 127 negara dengan rata-rata PPN global sebesar 15,4 persen. Perluasan basis PPN juga dianggap penting karena tingginya tax expenditure (belanja perpajakan).

Lalu, ada 15 negara yang menggunakan PPN dalam merespons pandemi Covid-19 untuk mengoptimalisasi penerimaan sebagai bagian dari pergeseran kebijakan pajak.

Beberapa negara seperti Turki, Spanyol, hingga Italia pun sudah menerapkan skema multitarif PPN.

"Yang jelas sekarang kita sedang mendiskusikannya. Akan menjadi seperti apa tergantung dari hasil asesmennya, apakah single atau multiple," pungkas Suryo.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, revisi besaran tarif PPN dibahas menyusul Rancangan Undang-Undang terkait perpajakan yang bakal diajukan ke DPR.

Dengan kata lain, pemerintah bakal mengajukan RUU itu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah pembahasan dilakukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini dikaitkan dengan UU yang akan diajukan ke DPR yaitu RUU KUP. Dan ini seluruhnya sedang dibahas pemerintah. Nanti pada waktunya akan disampaikan kepada publik," sebut Airlangga.

Baca juga: Wacana Kenaikan PPN Ditolak Sejumlah Pihak

Mulanya, wacana kenaikan tarif PPN disebut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 untuk menggenjot pendapatan negara.

Ada tiga opsi yang dipilih mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, antara lain kenaikan tarif PPN, memperluas basis pajak digital, dan pengenaan cukai pada kantong plastik.

"Dari sisi perpajakan atau pendapatan negara yaitu bagaimana menggali potensi dan peningkatan tax (pajak) terutama dengan adanya era digital ekonomi. Kita juga akan melaksanakan cukai plastik dan tarif PPN yang akan dibahas dalam Undang-Undang ke depan," ucap Sri Mulyani dalam pembukaan Musrenbangnas 2021, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Hingga Akhir April, Setoran PPN dari Perdagangan Elektronik Capai Rp 1,89 Triliun

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.