Sebelum Pajaki Mata Uang Kripto, Pemerintah Diminta Perjelas Dulu Posisi Bitcoin Dkk

Kompas.com - 11/05/2021, 11:21 WIB
Ilustrasi bitcoin, aset kripto, cryptocurrency. PEXELS/WORLDSPECTRUMIlustrasi bitcoin, aset kripto, cryptocurrency.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membuka opsi untuk memajaki mata uang kripto (cryptocurrency) seperti bitcoin.

Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan masih terus mengkaji potensi dan skema pajak yang sesuai untuk transaksi instrumen investasi berbentuk koin itu.

Ekonom institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, pemerintah perlu memperjelas posisi bitcoin sebelum dijadikan objek pajak.

Baca juga: Dogecoin Bisa buat Bayar Pergi ke Bulan, Ini Saran Pelaku Pasar Mata Uang Kripto

"Kalau ada pajak artinya aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum sah sebagai alat transaksi dan investasi. Ini tidak bisa langsung loncat ke pajak, ya," kata Bhima ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (11/5/2021).

Adapun saat ini, beberapa regulator masih berbeda pandangan terhadap bitcoin.

Baik Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat berhati-hati ketika berinvestasi dengan mata uang kripto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara Kementerian Perdagangan berencana menerbitkan bursa mata uang kripto.

Sejauh ini, Bappebti telah memberikan izin kepada 226 jenis mata uang kripto untuk diperdagangkan karena dianggap sebagai komoditas.

Baca juga: Aturan Bursa Aset Kripto Digodok, Ditargetkan Rampung Semester II 2021

"Harus ditegaskan dulu oleh BI dan OJK terkait posisi kripto dilarang apa legal karena masih bertentangan dengan UU Mata Uang," tutur Bhima.

Jika dipajaki, kata Bhima, secara langsung pembuat kebijakan mengamini dan mengakui bahwa mata uang kripto adalah barang yang sah dan bisa diperjualbelikan.

Tentu hal ini perlu dilihat lebih lanjut risiko dan peluangnya.

"Posisi BI masih belum jelas soal legalitas kripto. Unsur spekulasi kripto juga terlalu tinggi. Selain itu transaksi kripto sulit diawasi oleh regulator. Banyak negara bahkan melakukan pelarangan total khawatir terjadi gelembung aset," tutur Bhima.

Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif ICT Institutee Heru Sutadi, pemajakan terhadap mata uang kripto perlu disesuaikan dengan aturan perpajakan investasi.

Baca juga: Daftar 10 Aset Kripto Paling Cuan Sepekan, Ada yang Meroket 700 Persen

Sebab, hingga kini, pemerintah masih melarang mata uang kripto dilarang sebagai alat pembayaran yang sah.

"Kalau untuk investasi boleh, hanya kesulitan mau diatur mananya, apakah penyelenggara atau pengguna? Sebab untuk penyelenggara, yang ada di sini kebanyakan hanya middle man saja, sementara penyelenggara di luar negeri bahkan ada yang tidak diketahui. Bisakah itu diatur?" pungkas Heru.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, jenis pajak mata uang kripto harus ditentukan sesuai dengan model bisnisnya.

Pihaknya masih mengkaji apakah mata uang kripto masuk ke dalam kategori barang/jasa yang perlu dipajaki atau produk pengganti uang.

Kendati demikian, dia memberi kisi-kisi bahwa mungkin saja pajak atas mata uang kripto dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh investor.

Baca juga: Simak Hal-hal yang Perlu Kamu Ketahui Sebelum Mulai Investasi Kripto

Misalnya ketika investor berinvestasi Rp 1 juta kemudian mendapat Rp 3 juta, maka investor itu mendapat keuntungan Rp 2 juta.

Keuntungan inilah yang akan dikaji skema dan sistem pemajakannya.



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BUMN Konstruksi Ini Buka Lowongan untuk D3 dan S1 Teknologi Informasi

BUMN Konstruksi Ini Buka Lowongan untuk D3 dan S1 Teknologi Informasi

Whats New
Kehilangan Rp 195,75 Triliun, Jeff Bezos Masih Orang Terkaya di Dunia

Kehilangan Rp 195,75 Triliun, Jeff Bezos Masih Orang Terkaya di Dunia

Whats New
[POPULER MONEY] Kelulusan CPNS Tak Didasarkan Rangking | Data Penerima Subsidi Gaji Diserahkan

[POPULER MONEY] Kelulusan CPNS Tak Didasarkan Rangking | Data Penerima Subsidi Gaji Diserahkan

Whats New
Ini Cara Memilih Tanggal dan Tempat Pencairan BPUM UMKM di E-Form BRI

Ini Cara Memilih Tanggal dan Tempat Pencairan BPUM UMKM di E-Form BRI

Whats New
Mengenal Apa Itu Stock Split Saham dan Dampaknya Bagi Investor

Mengenal Apa Itu Stock Split Saham dan Dampaknya Bagi Investor

Whats New
Mentan: Presiden Minta Porang yang Diekspor Sudah Diproses...

Mentan: Presiden Minta Porang yang Diekspor Sudah Diproses...

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Bobot Penilaian SKD CPNS 2021

Simak, Ini Ketentuan Bobot Penilaian SKD CPNS 2021

Work Smart
OJK Minta Kominfo Blokir Aplikasi Penagih Utang

OJK Minta Kominfo Blokir Aplikasi Penagih Utang

Whats New
Kemenhub Tetapkan Konsorsium Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo

Kemenhub Tetapkan Konsorsium Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo

Whats New
Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Tanoto Foundation Donasikan 300 Ton Beras Premium

Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Tanoto Foundation Donasikan 300 Ton Beras Premium

Rilis
Menhub: Pembangunan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dibiayai Swasta

Menhub: Pembangunan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dibiayai Swasta

Whats New
WFH Dirasa Penuh Tantangan oleh Sejumlah Karyawan, Ini Tanggapan Psikolog

WFH Dirasa Penuh Tantangan oleh Sejumlah Karyawan, Ini Tanggapan Psikolog

Rilis
Bantu Pasien Covid-19, Sinar Mas Salurkan 1.200 Ton Oksigen Cair di Sumsel dan Jabar

Bantu Pasien Covid-19, Sinar Mas Salurkan 1.200 Ton Oksigen Cair di Sumsel dan Jabar

Rilis
Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 394 Miliar pada Semester I-2021

Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 394 Miliar pada Semester I-2021

Whats New
Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Obat Terapi COVID-19

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Obat Terapi COVID-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X