Pegawai KPK Beralih Jadi ASN, Menpan-RB: Gajinya Bisa Naik

Kompas.com - 11/05/2021, 13:49 WIB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 1.274 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memenuhi syarat untuk beralih status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, gaji pegawai KPK yang beralih status menjadi ASN berpotensi naik.

Hal itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

"Prinsipnya gaji tidak boleh berkurang minimal tetap dan bisa naik. Dengan perubahan dari jabatan struktural ke fungsional prinsip gaji dan tunjangan tetap," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (11/5/2021).

Baca juga: KKP Izinkan Kapal Ikan Eks Asing Beroperasi di Laut RI, Begini Ketentuannya

Selain itu, Tjahjo juga mengatakan, pegawai KPK yang menjadi ASN akan dapat manfaat lainnya. Salah satunya dalam proses kenaikan jabatan.

"Sebetulnya antara tugas dan jabatan fungsional atau JF lebih fleksibel untuk pengumpulan angka kredit kenaikan pangkat sehingga pegawai tidak dirugikan jika ia mendapatkan penugasan di luar jabatan fungsionalnya," ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagaimana diketahui, lembaga antirasuah tersebut telah menyampaikan pengumuman hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan, Sebanyak 1.351 pegawai KPK mengikuti rangkaian asesmen TWK mulai dari 18 Maret hingga 9 April 2021. Terdapat 1.274 orang memenuhi syarat, 75 orang tak memenuhi syarat, dan 2 pegawai tidak menghadiri tes wawancara.

Firli menambahkan, KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan BKN terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat.

Baca juga: Gaji Ke-13 PNS Diterima Bulan Depan, Apakah Termasuk Tukin?



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X