Kompas.com - 13/05/2021, 17:26 WIB
Tina Antonia (Kiri), Branch Manager BMW Astra Serpong menyapa pelanggan saat ''BMW On Tour'' di dealer BMW Astra Serpong, Tangerang, Sabtu (17/10/2020). BMW Indonesia menggelar program penjualan pada masa PSBB transisi pandemi Covid-19 di 8 jaringan diler resmi BMW Group Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan dan sanitasi. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGTina Antonia (Kiri), Branch Manager BMW Astra Serpong menyapa pelanggan saat ''BMW On Tour'' di dealer BMW Astra Serpong, Tangerang, Sabtu (17/10/2020). BMW Indonesia menggelar program penjualan pada masa PSBB transisi pandemi Covid-19 di 8 jaringan diler resmi BMW Group Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan dan sanitasi.

OJK juga buka suara terkait adanya tindakan penagih utang yang hendak merampas mobil saat dikemudikan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) Sersan Dua (Serda) Nurhadi ketika mengantar orang sakit.

Baca juga: Debt Collector Rampas Mobil yang Dikemudikan Babinsa, OJK Bakal Sanksi Leasing Terkait

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan, pihaknya tidak mentolerir debt collector yang melanggar hukum dan akan memberi sanksi keras kepada pihak perusahaan pembiayaan atau leasing yang bersangkutan.

"OJK Akan memberi sanksi keras perusahaan pembiayaan yang melanggar (aturan)," kata Sekar dalam keterangan tertulis.

Sekar menyebutkan, OJK telah berkoordinasi dengan asosiasi perusahaan pembiayaan untuk menertibkan anggota perusahaan leasing yang bersangkutan dengan kasus tersebut.

"OJK telah berkoordinasi dengan pihak asosiasi perusahaan pembiayaan untuk menertibkan anggotanya dalam menjalankan ketentuan penagihan yang sesuai dengan aturan yang berlaku," tutur dia.

Baca juga: Peringatan OJK soal Investasi Aset Kripto: Tidak Jelas Dasar Ekonominya

Sebelumnya diberitakan, mobil yang dikemudikan seorang anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) Sersan Dua (Serda) Nurhadi hendak dibawa paksa debt collector ketika sedang mengantar orang sakit.

"Satuan TNI AD khususnya Kodam Jaya, tidak mentolerir atas perlakuan dari pihak penagih utang yang secara arogan mengambil paksa kendaraan yang dikemudikan Serda Nurhadi sebagai Babinsa, yang akan menolong warga sakit dan memerlukan pertolongan untuk dirawat di Rumah Sakit,” ujar Kapendam Jaya Kolonel Arh Herwin BS di Jakarta.

Selain itu, sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah membuat keputusan, perusahaan pemberi kredit atau kreditur (leasing) tidak bisa mengeksekusi obyek jaminan fidusia atau agunan seperti kendaraan atau rumah secara sepihak.

Hal itu tertuang dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020.

Di dalam putusan tersebut MK menyatakan, perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk bisa menarik obyek jaminan fidusia.

Baca juga: Lengkap, Rincian Biaya Admin Tabungan BNI, BRI, BTN, dan Mandiri

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.