Realisasi Anggaran PEN 2021 Capai Rp 172,35 Triliun, Berikut Rinciannya

Kompas.com - 17/05/2021, 13:59 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci realisasi penggelontoran anggaran dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Mantan Menteri Perindustrian itu menyebut, anggaran PEN sudah terealisasi sebesar 24 persen dari pagu anggaran yang disiapkan, yakni Rp 699,43 triliun.

"Realisasi Dana PEN sampai 11 Mei 2021 itu Rp 172,35 triliun atau 24 persen dari pagu, dan ini bertambah," kata Airlangga dalam keterangannya di Istana Negara secara virtual, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Resmi Merger, Gojek dan Tokopedia Bentuk Grup GoTo

Airlangga menuturkan, realisasi itu meningkat di semua sektor prioritas. Di sektor kesehatan, realisasinya sudah mencapai Rp 24,9 triliun dari Rp 175,22 triliun atau sekitar 14,2 persen.

Anggaran ini digunakan untuk vaksinasi, bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang, insentif pajak kesehatan, 3T, 3M, dan biaya perawatan.

Kemudian di sektor perlindungan sosial (perlinsos) mencapai Rp 56,79 triliun atau 37,8 persen dari pagu Rp 150,28 triliun. Dananya disalurkan untuk beberapa program bansos, antara lain BST, PKH, Kartu Sembako, dan BLT Desa.

"Perlinsos baik PKH sudah (terealisasi) 48 persen, Kartu Sembako 38 persen, BST 98,39 persen, dan BLT Desa 17 persen," ungkap Airlangga.

Selanjutnya untuk program prioritas dengan realisasi Rp 21,8 triliun triliun atau 17,6 persen dari pagu Rp 123,67 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp 42,03 triliun atau 21 persen dari pagu Rp 193,53 triliun, dan insentif usaha mencapai 47 persen dari pagu Rp 56,72 triliun.

Baca juga: Mau Pakai Fitur COD di E-commerce, Kenali Syarat dan Ketentuan Berikut

Airlangga bilang, program PEN bertujuan untuk mengurangi dampak Covid-19 sehingga masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah bisa bertahan dan kembali beraktifitas sehingga ekonomi pulih.

Adapun saat ini, sudah ada 10 daerah yang membukukan pertumbuhan ekonomi positif. Sebagai rincian, Riau sudah mencapai 0,41 persen, Papua 14,28 persen, Sulawesi Tengah 6,26 persen, Yogyakarta 6,14 persen, dan Sulawesi Utara 1,87 persen.

Kemudian Sulawesi Tenggara 0,06 persen, NTT 0,12 persen, Papua barat 1,47 persen, Bangka Belitung 0,97 persen, dan Maluku Utara 13,45 persen.

"Catatan kami terlihat beberapa daerah yang menyumbang pertumbuhan terbesar, tentunya 10 provinsi besar menyumbang 77,71 persen," pungkas Airlangga.

Baca juga: KSPI: Masih Banyak Perusahaan yang Belum Bayar THR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Penyebab Banjir Rob Semarang, Pemerintah Sebut karena Ketinggian Pasang Air Laut Ekstrem

Soal Penyebab Banjir Rob Semarang, Pemerintah Sebut karena Ketinggian Pasang Air Laut Ekstrem

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Whats New
Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Whats New
KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

Rilis
Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Whats New
Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Rilis
Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Whats New
NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

Whats New
Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Whats New
Mirza Adityaswara Mundur sebagai Dirut LPPI

Mirza Adityaswara Mundur sebagai Dirut LPPI

Whats New
Korban Gagal Bayar Bumiputera Desak OJK Minta Skema Penyehatan Perusahaan

Korban Gagal Bayar Bumiputera Desak OJK Minta Skema Penyehatan Perusahaan

Whats New
Mudik Lebaran Dongkrak Pendapatan Jasa Marga

Mudik Lebaran Dongkrak Pendapatan Jasa Marga

Whats New
Mendag Keluarkan Permendag 30/2022, Perusahaan Sawit Harus Dahulukan Kebutuhan Migor Dalam Negeri, Baru Boleh Ekspor

Mendag Keluarkan Permendag 30/2022, Perusahaan Sawit Harus Dahulukan Kebutuhan Migor Dalam Negeri, Baru Boleh Ekspor

Whats New
Update Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Update Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.