Ada Korban Jiwa terkait Vaksin Covid-19, Pemerintah Kaji Ganti Rugi

Kompas.com - 18/05/2021, 10:08 WIB
Ilustrasi vaksin AstraZeneca batch CTMAV547 dihentikan sementara oleh Kemenkes dan BPOM, baik distribusi maupun penggunaannya. SHUTTERSTOCK/Elzbieta KrzysztofIlustrasi vaksin AstraZeneca batch CTMAV547 dihentikan sementara oleh Kemenkes dan BPOM, baik distribusi maupun penggunaannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah membahas rencana perubahan kedua dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, salah satu yang akan dibenahi adalah tanggung jawab pemerintah atas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang mungkin saja terjadi pada penerima vaksin.

Perpres tersebut nantinya akan mempertegas tanggung jawab pemerintah atas legal indemnity (ganti rugi) jika penerima vaksin mengalami masalah kesehatan.

Baca juga: Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

"Yang diubah sebetulnya supaya lebih clear dari aspek legalnya, kaitannya dengan masalah indemnity atau tanggung jawab pemerintah kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi," kata Susiwijono dalam penjelasannya kepada awak media, Senin (17/5/2021).

Susi menuturkan, revisi kedua ini juga akan membenahi aspek legal dari ketersediaan vaksin oleh produsen dan menjamin suplai vaksin tetap aman dan lancar.

Kendati demikian, perubahan kedua ini tidak termasuk pelayanan teknis vaksinasi kepada masyarakat. Dengan kata lain, tidak ada perubahan mekanisme pemberian vaksin kepada warga.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi tidak mengatur langsung aspek teknis yang kaitannya (dengan) layanan vaksinasi ke masyarakat," tutur Susi.

Adapun saat ini, pihaknya masih membahas formulasi yang tepat terkait perubahan kedua dari Perpres tersebut.

"Formulasinya seperti apa nanti akan kami bahas, tapi pada intinya ini masalah indemnity atau pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh pemerintah," ucap Susi.

Baca juga: WHO Desak Negara-negara Kaya Sumbang Vaksin Covid-19 ke Negara Miskin

Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya sudah melakukan revisi terhadap Perpres 99/2020 menjadi Perpres 14/2021. Dalam Perpres yang telah diubah, pemerintah sudah menjelaskan tanggung jawab pemerintah mengenai KIPI.

Perpres menyebut, jika kejadian ikutan pasca vaksinasi menyebabkan kecacatan hingga meninggal bagi penerima, yang dipengaruhi oleh produk vaksin Covid-19 tersebut, maka pemerintah memberikan kompensasi.

Kompensasi berupa santunan cacat maupun santunan kematian. Besarannya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai persetujuan Menteri Keuangan.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Tempat Isolasi hingga ICU



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X