Menakar Untung Rugi GoTo bagi Ekonomi Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Mencermati aksi korporasi Gojek dan Tokopedia melalui merger, menjadi satu entitas bisnis GoTo tidak melulu soal target pendapatan yang sama-sama menguntungkan perusahaan.

Tokopedia sebagai startup unicorn dari Indonesia, sementara Gojek menyandang predikat yang lebih mentereng sebagai decacorn, sudah pasti mampu melipatgandakan nilai valuasi dan meningkatkan penguasaan market ekonomi Indonesia.

Dengan total transaksi lebih dari 1,8 miliar pada tahun 2020, lebih dari 2 juta mitra driver, lebih dari 11 juta mitra usaha (merchant), dan lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan (Monthly Active User/MAU), terjadi perputaran ekonomi yang luar biasa mencapai lebih dari 22 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 314 triliun (Kurs Rp 14.282 per dollar AS).

Baca juga: Resmi Merger, Gojek dan Tokopedia Bentuk Grup GoTo

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani mengatakan, kalau dibandingkan data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2020 sebesar Rp 15.434,2 triliun, GoTo diperkirakan bakal memberikan kontribusi sekitar 2 persen.

“Layanan GoTo ini tentunya akan memberikan beberapa keuntungan untuk ekonomi nasional dalam beberapa hal, seperti digitalisasi ekonomi, kemudahan konsumen, dan keuntungan secara nasional,” ungkap Ajib dalam siaran pers, Selasa (18/5/2021).

Ajib menilai, digitalisasi ekonomi dan kemudahan bagi konsumen memberikan harga terbaik buat konsumen dan seluruh masyarakat Indonesia atas kebutuhan konsumsi yang dibutuhkan. Persaingan menjadi sangat bebas dari sisi produsen.

“Efek selanjutnya adalah menjadi bagian instrumen yang bisa menekan inflasi. Karena persaingan terjadi secara sempurna untuk seluruh pelaku ekonomi,” jelas dia.

Sementara itu, keuntungan secara nasional adalah potensi penerimaan pajak yang bisa ditingkatkan dengan pengawasan tax compliance seluruh pelaku ekonomi yang masuk dalam ekosistem bisnis GoTo.

Produsen akan diketahui omzetnya, dan di sisi lain, konsumen akan diketahui kemampuan belanjanya, sehingga bisa diukur berapa penghasilan normal per bulannya. Digitalisasi menjadi alat bagi negara untuk mempermudah pengawasan.

“Tetapi, hal ini dengan catatan, tax officer mengeluarkan regulasi bersifat mandatory untuk membuat koneksi database GoTo dengan sistem perpajakan Indonesia,” tambah dia.

Ia menilai, kisaran tax ratio sebesar 8 persen pada tahun 2020 akan terdongkrak pada tahun-tahun mendatang berkat merger dua perusahaan besar ini.

Namun tak hanya dari sisi positif saja, sisi negatif juga harus diwaspadai dalam proses bisnis ini. Ia menuturkan, kesiapan UKM di Indonesia tentunya menjadi tolak ukur dalam kesuksesan GoTo.

“Karena UKM di Indonesia menghadapi beberapa masalah mendasar, diantaranya rendahnya produktivitas dan tingginya Harga Pokok Produksi (HPP) karena proses ekonomi yang tidak efisien,” sebut dia.

Baca juga: Ada GoTo, Bagaimana Nasib OVO di Tokopedia?

Kemudian, hal yang perlu diwaspadai adalah kepemilikan mayoritas dalam struktur bisnis GoTo. Ajib menilai, sebagai perusahaan yang menjadi representasi Indonesia, dengan para founders yang dimiliki adalah orang Indonesia, apakah pemegang saham mayoritas juga masih orang-orang Indonesia?

“Secara bisnis, ini akan menentukan mengalirnya arus uang yang menjadi keuntungan atas siklus ekonomi di ekosistem bisnis ini, apakah akan tetap mengalir di dalam negeri, atau justru mempermulus aliran uang ke luar negeri,” jelas dia.

Ajib mengatakan, dengan infrastruktur BUMN serta kewenangan regulasi yang dimiliki, pemerintah bisa mengakselerasi pembuatan digital platform yang bisa menjadi penyeimbang. Karena pada dasarnya, tujuan dari BUMN, selain financially profit, juga untuk social welfare.

“Pemerintah bisa memainkan peran ekonomi terbaik pada saat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat luas dan kepentingan ekonomi nasional,” tegas dia.

Baca juga: Mengenal Grup GoTo, Perusahaan Gabungan Gojek dan Tokopedia