KILAS

Menaker Ida Nyatakan Posko THR 2021 Catat 1.860 Laporan

Kompas.com - 19/05/2021, 08:25 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menanggapi soal laporan konsultasi dan pengaduan soal THR Keagamaan dari para pekerja hingga buruh, Jakarta, Selasa (18/5/2021).
 
DOK. Humas KemnakerMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menanggapi soal laporan konsultasi dan pengaduan soal THR Keagamaan dari para pekerja hingga buruh, Jakarta, Selasa (18/5/2021).

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, dari data yang terhimpun Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ada 1.860 laporan yang tercatat sejak Selasa (20/4/2021) hingga Selasa (18/5/2021).

Adapun jenis laporan tersebut terdiri dari 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR. Data sejumlah 1.150 pengaduan merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan.

"Sebanyak 444 dari 1.150 aduan yang diterima Posko THR 2021 sudah dikirim ke daerah untuk distensi dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih terus kami periksa kelengkapan datanya," katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (19/5/2021).

Seperti diketahui, Posko THR Kemnaker masih memberikan kesempatan kepada pekerja dan buruh, pengusaha, maupun masyarakat umum yang membutuhkan informasi, konsultasi, maupun pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan 2021.

Baca juga: H-1 Lebaran, Posko THR Kemnaker Tampung 977 Aduan Masyarakat

"Posko THR masih membuka pengaduan, konsultasi maupun informasi tentang THR hingga Kamis, (20/5/2021). Hal ini dilakukan sebagai bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja dan buruh memperoleh THR dibayar sesuai ketentuan yang ada, " ujar Ida di Jakarta, Selasa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah menerima aduan, ia menjelaskan, Kemnaker melalui pengawas ketenagakerjaan akan memeriksa atas laporan tersebut.

Tahap berikutnya, kata dia, akan diberikan nota pemeriksaan sebanyak dua kali dengan jangka waktu 30 hari. Kemudian pada fase berikutnya sudah dapat diberikan rekomendasi berupa sanksi.

"Jadi kalau dihitung-hitung, tiga sampai 14 hari dikali dua sekitar 30 hari untuk penyelesaian," kata Ida.

Baca juga: Hadirkan Posko THR, Kemnaker Terima 776 Laporan terkait THR 2021

Untuk hal ini, lanjut dia, Kemnaker memberikan apresiasi kepada para Kepala Disnaker (Kadisnaker) yang bereaksi sigap dalam memproses aduan secara cepat.

Dengan kesigapan tersebut, nota pemeriksaan tidak membutuhkan waktu hingga 30 hari atau sesuai batas waktu maksimal.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.