KILAS

Menaker Ida Nyatakan Posko THR 2021 Catat 1.860 Laporan

Kompas.com - 19/05/2021, 08:25 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menanggapi soal laporan konsultasi dan pengaduan soal THR Keagamaan dari para pekerja hingga buruh, Jakarta, Selasa (18/5/2021).
 
DOK. Humas KemnakerMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menanggapi soal laporan konsultasi dan pengaduan soal THR Keagamaan dari para pekerja hingga buruh, Jakarta, Selasa (18/5/2021).

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, dari data yang terhimpun Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ada 1.860 laporan yang tercatat sejak Selasa (20/4/2021) hingga Selasa (18/5/2021).

Adapun jenis laporan tersebut terdiri dari 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR. Data sejumlah 1.150 pengaduan merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan.

"Sebanyak 444 dari 1.150 aduan yang diterima Posko THR 2021 sudah dikirim ke daerah untuk distensi dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih terus kami periksa kelengkapan datanya," katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (19/5/2021).

Seperti diketahui, Posko THR Kemnaker masih memberikan kesempatan kepada pekerja dan buruh, pengusaha, maupun masyarakat umum yang membutuhkan informasi, konsultasi, maupun pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan 2021.

Baca juga: H-1 Lebaran, Posko THR Kemnaker Tampung 977 Aduan Masyarakat

"Posko THR masih membuka pengaduan, konsultasi maupun informasi tentang THR hingga Kamis, (20/5/2021). Hal ini dilakukan sebagai bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja dan buruh memperoleh THR dibayar sesuai ketentuan yang ada, " ujar Ida di Jakarta, Selasa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah menerima aduan, ia menjelaskan, Kemnaker melalui pengawas ketenagakerjaan akan memeriksa atas laporan tersebut.

Tahap berikutnya, kata dia, akan diberikan nota pemeriksaan sebanyak dua kali dengan jangka waktu 30 hari. Kemudian pada fase berikutnya sudah dapat diberikan rekomendasi berupa sanksi.

"Jadi kalau dihitung-hitung, tiga sampai 14 hari dikali dua sekitar 30 hari untuk penyelesaian," kata Ida.

Baca juga: Hadirkan Posko THR, Kemnaker Terima 776 Laporan terkait THR 2021

Untuk hal ini, lanjut dia, Kemnaker memberikan apresiasi kepada para Kepala Disnaker (Kadisnaker) yang bereaksi sigap dalam memproses aduan secara cepat.

Dengan kesigapan tersebut, nota pemeriksaan tidak membutuhkan waktu hingga 30 hari atau sesuai batas waktu maksimal.

Topik konsultasi dan pengaduan yang dilaporkan

Dalam kesempatan tersebut, Ida turut mengungkapkan lima topik konsultasi yang diadukan masyarakat ke Posko THR 2021 .

“Pertama, THR bagi pekerja yang mengundurkan diri. Kedua, THR bagi pekerja yang telah menyelesaikan kontrak kerja, sedangkan ketiga adalah THR bagi pekerja yang dirumahkan,” ujarnya.

Baca juga: KSPI: Masih Banyak Perusahaan yang Belum Bayar THR

Topik konsultasi kelima, sambung dia, perhitungan THR bagi pekerja dengan upah yang disesuaikan pada masa pandemi Covid-19. Kelima, THR bagi pekerja dengan status hubungan kemitraan (contohnya ojek dan taksi online).

Sementara itu, untuk pengaduan, Ida mengaku, terdapat lima isu yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021.

Pertama, THR dibayar dicicil oleh perusahaan. Kedua, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen). Ketiga, THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji. Keempat, THR tidak dibayarkan satu bulan gaji, dan kelima THR tidak dibayar karena Covid-19.

"Dari pengaduan tersebut, Kemnaker telah melakukan berbagai langkah. Mulai dari tahap memverifikasi, validasi data dan informasi, dan dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait," kata Ida.

Baca juga: Disnaker Surabaya Terima 14 Laporan Pekerja Terkait Pembayaran THR

Langkah berikutnya, lanjut dia, menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan.

Pada kesempatan yang sama, Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi menambahkan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi (rakor) secara rutin dengan seluruh Kadisnaker provinsi, kabupaten, kota dan tim Posko THR.

Rakor tersebut, kata dia, bertujuan untuk mengevaluasi tindak lanjut penanganan pengaduan oleh daerah dan merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi sanksi.

Anwar menegaskan, pegawai pengawas akan melakukan penegakan hukum pengenaan sanksi pelaksanaan pembayaran THR sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Pengusaha Tak Bayar THR Pegawai, Siap-siap Kena Sanksi dan Denda

“Hal ini dilakukan apabila THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Sanksi administratif tersebut, kata Anwar, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan Pasal 9 ayat (1) dan (2).

Artinya, bagi pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan pembekuan kegiatan usaha.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Whats New
Kinerja Moncer, Microsoft hampir Menyalip Apple sebagai Perusahaan Paling Berharga

Kinerja Moncer, Microsoft hampir Menyalip Apple sebagai Perusahaan Paling Berharga

Whats New
Satgas Kembali Sita Uang hingga Properti milik Pengemplang BLBI, Ini Rinciannya

Satgas Kembali Sita Uang hingga Properti milik Pengemplang BLBI, Ini Rinciannya

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Kisah 3 Sosok Pemuda Indonesia, Mengawali Bisnis dari Kegemaran hingga Go Internasional

Kisah 3 Sosok Pemuda Indonesia, Mengawali Bisnis dari Kegemaran hingga Go Internasional

Smartpreneur
Karyawan Tuding Dirut Garuda Liburan Keluarga ke New York Gunakan Fasilitas Perusahaan

Karyawan Tuding Dirut Garuda Liburan Keluarga ke New York Gunakan Fasilitas Perusahaan

Whats New
Siap-siap, Pemerintah Mau Berlakukan Pengetatan Mobilitas saat Nataru

Siap-siap, Pemerintah Mau Berlakukan Pengetatan Mobilitas saat Nataru

Whats New
IHSG Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
IPO, Widodo Makmur Perkasa Tawarkan Saham di Kisaran Rp 160-Rp 220 Per Lembar

IPO, Widodo Makmur Perkasa Tawarkan Saham di Kisaran Rp 160-Rp 220 Per Lembar

Whats New
Wall Street Melemah, S&P 500 dan Dow Jones Terseret Saham Cyclical

Wall Street Melemah, S&P 500 dan Dow Jones Terseret Saham Cyclical

Whats New
Kemendag Pastikan Stok Minyak Goreng Aman

Kemendag Pastikan Stok Minyak Goreng Aman

Whats New
[POPULER MONEY] Daftar Maskapai RI yang Bangkrut | Pengumuman SKD dan SKB CPNS

[POPULER MONEY] Daftar Maskapai RI yang Bangkrut | Pengumuman SKD dan SKB CPNS

Whats New
OJK Proyeksikan Kredit Perbankan Tumbuh 4-5 Persen di Akhir 2021

OJK Proyeksikan Kredit Perbankan Tumbuh 4-5 Persen di Akhir 2021

Whats New
Tarif Transfer Antar-Bank Turun, Bagaimana Dampaknya ke Pendapatan Bank?

Tarif Transfer Antar-Bank Turun, Bagaimana Dampaknya ke Pendapatan Bank?

Whats New
Ini Sanksi bagi Laboratorium yang Tak Patuhi Aturan Harga Tes PCR

Ini Sanksi bagi Laboratorium yang Tak Patuhi Aturan Harga Tes PCR

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.