Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Dagang Vaksin Gotong Royong, Erick Thohir: Pemerintah Sudah Keluarkan Rp 77 Triliun

Kompas.com - 19/05/2021, 18:11 WIB
Yohana Artha Uly,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah tak memperdagangkan vaksin Covid-19 dalam program vaksinasi gotong royong. Bahkan sebut dia, pemerintah sama sekali tidak mengambil untung.

Ia menjelaskan, vaksin gotong royong merupakan inisiasi dari pengusaha melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mempercepat vaksinasi guna mendorong pemulihan.

Sementara pengadaan vaksinnya dilakukan oleh BUMN farmasi yakni PT Bio Farma (Persero). Saat ini vaksin gotong royong baru jenis Sinopharm, yang nantinya akan dibeli pengusaha untuk diberikan kepada karyawannya secara gratis.

"Konteksnya jangan dilihat seakan-akan pemerintah hadir mencari margin. Pemerintah sudah keluarkan Rp 77 triliun untuk pengadaan vaksin gratis dan saya rasa ini salah satu yang terbesar di dunia," ujarnya dalam konferesi pers virtual acara Sosialisasi Sentra Vaksinasi Gotong Royong Kadin Indonesia, Rabu (19/5/2021).

Baca juga: Erick Thohir Ingin Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Dilanjutkan hingga Surabaya

Pria yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu mengatakan, sedari awal pemerintah telah memiliki program vaksinasi secara gratis bagi seluruh masyarakat.

Selain dipasok secara gratis dari WHO sebanyak 54 juta dosis, pengadaan vaksin juga dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan dana Rp 77 triliun. Hal ini mengingat jumlah penduduk Indonesia yang banyak sehingga kebutuhan vaksin pun tinggi.

"Pemerintah melakukan pengadaan vaksin yang jumlahnya cukup luar biasa, karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, di mana vaksinnya itu dibeli dan dibagikan secara gratis," jelas dia.

Terkait penetapan harga vaksin gotong royong, menurutnya, telah dilakukan secara transparan bersama Kadin bahkan di audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Maka ia menekankan, tak ada upaya komersialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun BUMN. 

Baca juga: Vaksinasi Gotong Royong, Kadin: Pengusaha Tidak Boleh Potong Gaji Karyawan

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com