Sederet Pajak yang Diubah Pemerintah, Mulai dari PPN hingga PPh Pribadi

Kompas.com - 20/05/2021, 05:06 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka webminar 'Membangun Ekosistem Digital: Optimalisasi Potensi Ekonomi Digital Indonesia', yang diselenggarakan INJABAR Unpad, Jumat (23/4/2021). KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka webminar 'Membangun Ekosistem Digital: Optimalisasi Potensi Ekonomi Digital Indonesia', yang diselenggarakan INJABAR Unpad, Jumat (23/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana merevisi maupun meninjau ulang segara bentuk peraturan pajak, mulai dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh orang pribadi, hingga PPh Badan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan tersebut masuk dalam materi pembahasan di Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Presiden Joko Widodo dikabarkan sudah menghubungi DPR untuk membahas revisi UU KUP secepatnya, lantaran revisi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2021.

Baca juga: PPN Bakal Naik, Ini Dua Opsi Kenaikannya

"Secara global yang diatur dalam UU tersebut, itu memang didalamnya ada UU pajak penghasilan termasuk tarif PPh orang per orang dan pribadi," sebut Airlangga dalam Halal Bihalal secara virtual, Rabu (19/5/2021).

Selain itu, revisi UU KUP bakal membahas pengurangan tarif PPh Badan, PPN barang dan jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), UU Cukai, pajak karbon, serta rencana pengampunan pajak jilid II.

Kendati demikian, mantan Menteri Perindustrian ini belum menjelaskan secara detil poin-poin apa saja yang direvisi dan perubahan tarif akan mengarah pada kenaikan atau sebaliknya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Namun pada prinsipnya pemerintah tentu memperhatikan situasi perekonomian nasional," ungkap Airlangga.

Yang pasti kata Airlangga, revisi UU KUP diarahkan agar pemerintah lebih fleksibel mengatur sektor manufaktur maupun sektor perdagangan dan jasa.

"Dan kisarannya tentu nanti akan diberlakukan pada waktu yang tepat, dan skenarionya dibuat lebih luas. Artinya tidak kaku seperti yang selama ini diberlakukan," pungkas Airlangga.

Baca juga: Siap-siap, Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Bitcoin Dkk



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X