Sederet Pajak yang Diubah Pemerintah, Mulai dari PPN hingga PPh Pribadi

Kompas.com - 20/05/2021, 05:06 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka webminar 'Membangun Ekosistem Digital: Optimalisasi Potensi Ekonomi Digital Indonesia', yang diselenggarakan INJABAR Unpad, Jumat (23/4/2021). KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka webminar 'Membangun Ekosistem Digital: Optimalisasi Potensi Ekonomi Digital Indonesia', yang diselenggarakan INJABAR Unpad, Jumat (23/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana merevisi maupun meninjau ulang segara bentuk peraturan pajak, mulai dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh orang pribadi, hingga PPh Badan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan tersebut masuk dalam materi pembahasan di Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Presiden Joko Widodo dikabarkan sudah menghubungi DPR untuk membahas revisi UU KUP secepatnya, lantaran revisi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2021.

Baca juga: PPN Bakal Naik, Ini Dua Opsi Kenaikannya

"Secara global yang diatur dalam UU tersebut, itu memang didalamnya ada UU pajak penghasilan termasuk tarif PPh orang per orang dan pribadi," sebut Airlangga dalam Halal Bihalal secara virtual, Rabu (19/5/2021).

Selain itu, revisi UU KUP bakal membahas pengurangan tarif PPh Badan, PPN barang dan jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), UU Cukai, pajak karbon, serta rencana pengampunan pajak jilid II.

Kendati demikian, mantan Menteri Perindustrian ini belum menjelaskan secara detil poin-poin apa saja yang direvisi dan perubahan tarif akan mengarah pada kenaikan atau sebaliknya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Namun pada prinsipnya pemerintah tentu memperhatikan situasi perekonomian nasional," ungkap Airlangga.

Yang pasti kata Airlangga, revisi UU KUP diarahkan agar pemerintah lebih fleksibel mengatur sektor manufaktur maupun sektor perdagangan dan jasa.

"Dan kisarannya tentu nanti akan diberlakukan pada waktu yang tepat, dan skenarionya dibuat lebih luas. Artinya tidak kaku seperti yang selama ini diberlakukan," pungkas Airlangga.

Baca juga: Siap-siap, Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Bitcoin Dkk

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa yang Dimaksud dengan Iklan?

Apa yang Dimaksud dengan Iklan?

Whats New
Program Makmur Pupuk Kaltim Berhasil Tingkatkan Produktivitas Buah-buahan

Program Makmur Pupuk Kaltim Berhasil Tingkatkan Produktivitas Buah-buahan

Rilis
UMKM Mau Tingkatkan Penjualan? Coba Strategi Omnichannel

UMKM Mau Tingkatkan Penjualan? Coba Strategi Omnichannel

Smartpreneur
Pendapatan Bunga Melesat, Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 564 Miliar

Pendapatan Bunga Melesat, Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 564 Miliar

Rilis
Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok dan Mandeknya Reformasi Fiskal

Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok dan Mandeknya Reformasi Fiskal

Whats New
Sri Mulyani Minta Pendidikan Syariah Ciptakan SDM Sesuai Kualifikasi Industri

Sri Mulyani Minta Pendidikan Syariah Ciptakan SDM Sesuai Kualifikasi Industri

Whats New
IHSG Turun 1,02 Persen di Perdagangan Sesi I, Asing Lepas PTBA, BBRI, dan BBCA

IHSG Turun 1,02 Persen di Perdagangan Sesi I, Asing Lepas PTBA, BBRI, dan BBCA

Whats New
Jadi Bank Syariah Besar, BSI Diprediksi Bakal Jadi Penopang Industri Halal Nasional

Jadi Bank Syariah Besar, BSI Diprediksi Bakal Jadi Penopang Industri Halal Nasional

Rilis
TOWR Terbitkan Surat Utang Senilai Rp 5,6 Triliun Dalam Jangka Waktu 5,5 Tahun

TOWR Terbitkan Surat Utang Senilai Rp 5,6 Triliun Dalam Jangka Waktu 5,5 Tahun

Whats New
Garuda Indonesia Hadirkan Promo Tes PCR Seharga Rp 260.000

Garuda Indonesia Hadirkan Promo Tes PCR Seharga Rp 260.000

Spend Smart
Laba Bersih BTPN Syariah Melesat 116 Persen Jadi Rp 1,1 Triliun

Laba Bersih BTPN Syariah Melesat 116 Persen Jadi Rp 1,1 Triliun

Whats New
El Salvador Tambahkan 25 Juta Dollar AS Bitcoin ke Kas Negara

El Salvador Tambahkan 25 Juta Dollar AS Bitcoin ke Kas Negara

Whats New
Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Whats New
Karyawan Tuding Dirut Liburan Pakai Fasilitas Kantor,  Manajemen Garuda: Seluruh Biaya Ditanggung Pribadi

Karyawan Tuding Dirut Liburan Pakai Fasilitas Kantor, Manajemen Garuda: Seluruh Biaya Ditanggung Pribadi

Whats New
Sri Mulyani: 90 Persen SDM Industri Keuangan Syariah Lulusan Ekonomi Konvensional

Sri Mulyani: 90 Persen SDM Industri Keuangan Syariah Lulusan Ekonomi Konvensional

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.