Rencana Menhub Percepat Program Kendaraan Listrik di RI

Kompas.com - 20/05/2021, 06:45 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau penerapan kebijakan larangan mudik di Pos Penyekatan di Gerbang Tol Pejagan, Jawa Tengah, Minggu (9/5/2021). Dok. Humas KemenhubMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau penerapan kebijakan larangan mudik di Pos Penyekatan di Gerbang Tol Pejagan, Jawa Tengah, Minggu (9/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan peta jalan (road map) dalam rangka mendukung percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan di Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019.

“Road map ini telah kami koordinasikan dengan Kemkomarvest. Minggu depan akan kita presentasikan dalam satu diskusi yang lebih detail, sehingga bisa dijadikan pedoman atau patokan bagi stakeholder terkait,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam keterangannya, Kamis (20/5/2021).

Ia menyampaikan, sejumlah upaya telah dilakukan Kemenhub untuk mendorong percepatan program KBLBB di Indonesia. Diantarnya yaitu menerbitkan beberapa regulasi, dan menggunakan KBLBB sebagai kendaraan operasional Kemenhub.

Lalu mendorong angkutan umum seperti Transjakarta, Damri, angkutan bandara untuk menggunakan Bus dengan tenaga listrik, dan mendorong penggunaan bus listrik melalui Program Buy The Service (BTS) di beberapa kota.

Baca juga: Pemudik Balik dari Sumatera ke Jawa, Menhub: Wajib Punya Hasil Tes Negatif Covid-19

Selain itu, Kemenhub juga tengah menyiapkan sejumlah langkah diantaranya yaitu merencanakan penggunaan KBLBB sebagai kendaraan operasional pada 3 kota percontohan di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali.

Kendaraan listrik juga bisa menjadi preferensi bagi Indonesia menjadi negara pengekspor kendaraan listrik, dan kita punya Pelabuhan Patimban yang sangat terbuka untuk dilakukan pengembangan industri mobil listrik. Karena memiliki car terminal yang memang diprioritaskan untuk melakukan ekspor ataupun antarkota,” tutur Budi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia berharap dukungan dari stakeholder terkait untuk bersama-sama menjadikan kendaraan listrik sebagai kebutuhan massal di Indonesia.

Ia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan PLN untuk menyediakan tempat pengisian (charging) di simpul-simpul transportasi yaitu di stasiun kereta api di Jakarta.

Baca juga: Menhub Minta Tes Acak Covid-19 Dilakukan secara Masif

Lebih lanjut Budi Karya memberikan apresiasi kepada para pelaku industri otomotif dalam negeri yang sudah mulai memproduksi kendaraan listrik, di mana pemerintah telah mendukung pengembangan industi kendaraan listrik buatan dalam negeri dengan memperhatikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Diharapkan dengan adanya kebijakan ini dapat membuka banyak lapangan kerja.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang juga selaku Ketua Persatuan Industri Kendaraan Listrik Indonesia menyampaikan apresiasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan Kemenhub untuk mendorong percepatan program KBLBB di Indonesia.

Diantaranya yaitu membuat road map sebagai transisi penggunaan kendaraan listrik yang akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri.

“Kita semua harus yakin bahwa pemerintah telah mengambil langkah yang cepat dan bijak dalam memutuskan bagaimana pembangunan kendaraan listrik harus segera terwujud dengan baik," kata Budi.

"Karena ini juga bagian dari tanggung jawab pemerintah Indonesia khususnya Presiden Indonesia atas protocol Paris untuk mereduksi gas CO2 dan polusi dengan penggunaan bus listrik, mobil/ motor listrik, dan sepeda listrik,” jelas Moeldoko.

Baca juga: Penumpang Naik Usai Masa Larangan Mudik, Tertinggi di Transportasi Udara

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X