Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bicara Reformasi Pajak 2022, Sri Mulyani Singgung soal PPN

Kompas.com - 20/05/2021, 13:33 WIB
Fika Nurul Ulya,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengejar peneriman pajak pada tahun 2022. Hal disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyebut terus melakukan reformasi kebijakan di bidang perpajakan tahun 2022.

Reformasi kebijakan bakal diarahkan untuk perluasan basis pajak dan mencari sumber baru penerimaan negara. Dia lantas menyebut beberapa jenis pajak mulai dari PPN hingga PPh.

"Hal ini dilakukan antara lain dengan penyempurnaan pemungutan PPN dan mengurangi regresifitasnya, penguatan kebijakan pengenaan pajak penghasilan khususnya bagi orang pribadi, serta potensi pengenalan jenis pungutan baru," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna RAPBN Tahun 2022 secara virtual, Kamis (20/5/2021).

Baca juga: RAPBN 2022, Pemerintah Patok Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2-5,8 Persen

Kendati demikian, Sri Mulyani tak merinci lebih jauh penyempurnaan apa yang bakal dilakukan, dari sisi tarif atau mekanisme pemungutan.

Namun dia bilang, reformasi perpajakan akan mengarah pada penyelarasan sistem agar sesuai dengan best practice, dan mampu mengantisipasi dinamika faktor sosial-ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.

"Reformasi perpajakan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program reformasi perpajakan yang telah diluncurkan pada tahun 2017," ungkap wanita yang akrab disapa Ani ini.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu lalu menjelaskan, reformasi dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan adil.

Sehat artinya efektif sebagai instrumen kebijakan, optimal sebagai sumber pendapatan, serta adaptif dengan perubahan struktur dan dinamika perekonomian.

Baca juga: Kapan Seharusnya Jalan Tol di Indonesia Gratis?

Sementara adil artinya memberikan kepastian perlakukan pemajakan, mendorong kepatuhan sekarela wajib pajak, dan menciptakan keseimbangan beban pajak antar-kelompok pendapatan dan antar-aspek.

Asal tahu saja, pendapatan negara termasuk dari sisi pajak terkontraksi hingga -16 persen. Sedangkan belanja negara meningkat 12,3 persen mencapai Rp 2.593,5 triliun selama pandemi Covid-19. Maka itu diperlukan konsolidasi fiskal yang harus dilakukan meski sangat sulit dan berat.

"Ini merupakan bentuk disiplin fiskal yang sangat menantang di tengah begitu banyaknya kebutuhan pembangunan yang sangat mendesak," tandas Sri Mulyani.

Baca juga: Tolak Wacana Tax Amnesty Jilid II, Kadin: Nanti Ditertawakan Negara Lain

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mengintip Upaya Jangka Pendek Kementan dalam Menggenjot Produksi Beras

Mengintip Upaya Jangka Pendek Kementan dalam Menggenjot Produksi Beras

Whats New
Tersandung Gagal Bayar, Investree Belum Dapat Tambahan Modal

Tersandung Gagal Bayar, Investree Belum Dapat Tambahan Modal

Whats New
Ini 'Ramalan' Terbaru Bank Dunia Terhadap Ekonomi Indonesia 2024-2025

Ini "Ramalan" Terbaru Bank Dunia Terhadap Ekonomi Indonesia 2024-2025

Whats New
Nyaris 10 Juta Gen Z Menganggur, Kemenko Perekonomian Tawarkan Program Prakerja

Nyaris 10 Juta Gen Z Menganggur, Kemenko Perekonomian Tawarkan Program Prakerja

Whats New
IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
 The Fed Pertahankan Suku Bunga Tetap Stabil, dan Berencana Lakukan Pemotongan Tahun Ini

The Fed Pertahankan Suku Bunga Tetap Stabil, dan Berencana Lakukan Pemotongan Tahun Ini

Whats New
The Fed Tahan Suku Bunga, Saham di Wall Street Mayoritas Bullish

The Fed Tahan Suku Bunga, Saham di Wall Street Mayoritas Bullish

Whats New
Tarif Internet Starlink Vs Provider Lokal, Mana Lebih Murah? Ini Penjelasan Kominfo

Tarif Internet Starlink Vs Provider Lokal, Mana Lebih Murah? Ini Penjelasan Kominfo

Whats New
[POPULER MONEY] Kominfo Bantah Beri Karpet Merah ke Starlink | Ditransfer Uang Pinjol Ilegal, Ini yang Harus Dilakukan

[POPULER MONEY] Kominfo Bantah Beri Karpet Merah ke Starlink | Ditransfer Uang Pinjol Ilegal, Ini yang Harus Dilakukan

Whats New
Diperintah Jokowi Akuisisi Perusahaan Kamboja, Dirut Bulog: Pembicaraan Sudah Dilakukan

Diperintah Jokowi Akuisisi Perusahaan Kamboja, Dirut Bulog: Pembicaraan Sudah Dilakukan

Whats New
OJK: Kredit Macet 15 'Fintech Lending' di Atas 5 Persen

OJK: Kredit Macet 15 "Fintech Lending" di Atas 5 Persen

Whats New
Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Whats New
Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Whats New
Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Whats New
Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk 'Subholding Company' Anak Usaha

Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk "Subholding Company" Anak Usaha

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com