[POPULER MONEY] Lowongan Pegadaian | Biaya Tarik Tunai dan Cek Saldo di ATM Link

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah BUMN membuka lowongan untuk lulusan perguruan tinggi. Salah satunya adalah PT Pegadaian (Persero).

BUMN yang bergerak di bidang jasa keuangan tersebut menawarkan sejumlah posisi untuk lulusan S1. Berita tersebut menjadi yang terpopuler sepanjang hari kemarin, Kamis (20/5/2021).

Sementara itu berita lain yang juga terpopuler adalah biaya menggunakan ATM Link. Berikut daftar berita terpopuler selengkapnya:

1. PT Pegadaian Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Bagi kamu yang tertarik untuk bergabung dan bekerja di perusahaan milik pemerintah alias BUMN, simak informasi lowongan kerja terbaru BUMN. PT Pegadaian (Persero) membuka berbagai lowongan untuk lulusan minimal Sarjana (S1).

Berdasarkan informasi lowongan kerja di website PT Pegadaian, Kamis (20/5/2021), posisi yang dibutuhkan adalah Marketing Executive (Produk Gadai Efek), Senior UI/UX Programmer, dan Staf Protokoler. Selengkapnya silakan baca di sini.

2. Mulai 1 Juni, Tarik Tunai dan Cek Saldo Bank BUMN di ATM Link Kena Biaya

Bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan melakukan penyesuaian tarif transaksi tarik tunai dan cek saldo di mesin anjungan tunai mandiri (ATM) Link.

Dilansir dari situs resmi, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, transaksi tarik tunai dan cek saldo yang dilakukan di ATM Himbara berbeda atau ATM Link Aja akan dikenakan biaya mulai 1 Juni mendatang.

Keempat bank pelat merah tersebut mematok biaya yang sama untuk transaksi cek saldo sebesar Rp 2.500 dan tarik tunai Rp 5.000 di mesin ATM Himbara yang berbeda dan ATM Link, dari semula Rp 0 atau gratis. Selengkapnya bisa dibaca di sini.

3. Sri Mulyani Lagi-lagi Jengkel, Pemda Banyak Alokasikan Belanja untuk Pegawai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyampaikan kejengkelannya terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum menggunakan APBD dengan efektif.

Pemda lebih banyak menggelontorkan dana untuk belanja pegawai dibanding belanja modal yang jelas-jelas memiliki manfaat banyak untuk masyarakat di daerah tersebut.