Soal Tax Amnesty Jilid II, Ketua Kadin: Kami dari Pengusaha Merespons Positif

Kompas.com - 21/05/2021, 12:45 WIB
Ketua Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani dalam sosialisasi Sentra Vaksinasi Gotong Royong yang disiarkan secara virtual, Rabu (19/5/2021). (Tangkapan Layar) KOMPAS.com/ELSA CATRIANAKetua Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani dalam sosialisasi Sentra Vaksinasi Gotong Royong yang disiarkan secara virtual, Rabu (19/5/2021). (Tangkapan Layar)

Pernyataan Rosan ini berbeda dengan Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Herman Juwono.  Sebelumnya Herman  menolak wacana tax amnestry jilid II tersebut karena bisa membuat kepercayaan wajib pajak runtuh.

Mengingat tax amnesty baru dilaksanakan lima tahun lalu. Sehingga, bagi para peserta tax amnesty 2016-2017, sama sekali tidak mengusung asas keadilan.

“Dulu sempat tahun 1986, kemudian ada lagi tahun 2016. Jadi kalau tahun depan terlalu cepat. Kalau ada tax amnesty lagi nanti bakal diketawain negara lain, negara lain pendapatannya juga ancur-ancuran tapi tidak ada rencana tax amnesty,” kata Herman kepada seperti dikutip dari Kontan.co.id.

Herman mengatakan, penerimaan negara dengan sendirinya akan membaik apabila penanganan pandemi sukses. Sejalan dengan reformasi ekonomi dengan implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca juga: Tolak Tax Amnesty Jilid II, Banggar: Tidak Boleh Dilakukan...

Senada, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR DI Said Abdullah juga menolak rencana pemerintah untuk melanjutkan program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II tersebut.

Said meminta pemerintah menggulirkan sunset policy alih-alih tax amnesty. Sunset policy dianggap lebih aman dan berkelanjutan untuk dimasukkan di dalam kerangka konsolidasi kebijakan fiskal tahun 2022.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasalnya diskon pajak pada sunset policy masih di kisaran 15 persen. Tentu besaran diskon ini berbeda dengan tax amnesty yang diskonnya bisa mencapai 2 persen.

"Bukan hanya tidak efektif, (tapi memang tax amnesty) tidak boleh dilakukan," kata Said kepada awak media saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, pemerintah akan memperhatikan situasi perekonomian nasional untuk menentukan kebijakan. Untuk itu dia menekankan, keputusan final akan menunggu beberapa pembahasan di DPR.

"Dan di dalamnya ada terkait dengan karbon tax, di dalamnya ada terkait dengan pengampunan pajak (tax amnesty). Jadi ada beberapa hal yang akan dibahas," kata Airlangga beberapa waktu lalu.

Baca juga: Tax Amnesty Jilid II, Ekonom Indef: Kontraproduktif, Ciptakan Ketimpangan Sosial

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.