Anggota Komisi XI DPR Nilai Tax Amnesty Jilid II Akan Beri Efek Ganda

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai rencana pemerintah melanjutkan program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II akan memiliki efek ganda bagi perekonomian Indonesia. Pertama, untuk menutup kekurangan penerimaan pajak; dan kedua, untuk membantu para pelaku dunia usaha.

"Saya mendukung penuh inisiatif atau rencana pemerintah kembali mengadakan tax amnesty yang dikonsepkan dalam RUU KUP. Saya yakin kebijakan itu bisa menutupi lubang shortfall penerimaan pajak rutin di APBN," ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/5/2021).

Politisi Partai Golkar ini memperkirakan tax amnesty jilid II ini akan disambut positif kalangan usaha. Sebab, masih banyak pelaku usaha yang tidak ikut tax amnesty pertama pada 2016.

Baca juga: Soal Tax Amnesty Jilid II, Ketua Kadin: Kami dari Pengusaha Merespons Positif

"Saya punya keyakinan tax amnesty kedua adalah big bang tax incentive bagi dunia usaha dan para pengusaha untuk keluar dari resesi akibat pandemi," kata dia.

Namun, Misbakhun juga memberikan catatan bagi rencana pemerintah ini. Menurutnya, catatan itu didasarkan pada pengalaman pemerintah melaksanakan tax amnesty pertama.

Catatan pertama dari Misbakhun ialah tax amnesty kedua harus didukung sosialisasi yang gencar, durasi pelaksanaannya lebih panjang, dan didukung regulasi yang lebih sederhana.

"Yang penting, instrumennya harus lebih bisa diimplementasikan peserta tax amnesty," ucap dia.

Kedua, kata dia, salah satu masalah penting yang juga harus dituntaskan dalam program tax amnesty jilid II ini adalah piutang pajak sangat besar yang tidak bisa ditagih.

"Persoalan itu harus dibuatkan konsep penyelesaiannya lewat program tax amnesty kedua nanti," ungkapnya.

Baca juga: Tax Amnesty Jilid II, Ekonom Indef: Kontraproduktif, Ciptakan Ketimpangan Sosial

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu pun menilai tax amnesty jilid II ini merupakan pilihan sulit bagi Presiden Jokowi dalam menaikkan tax ratio dan penerimaan dari sektor perpajakan.