Selain karena kelengkapan akomodasi, fasilitas, dan atraksi, kawasan itu juga telah ditetapkan pemerintah sebagai green zone.
Baca juga: Sri Mulyani Minta APBN Dihemat, Tapi Luhut Minta PNS Kerja dari Hotel di Bali
Di sisi lain, The Nusa Dua dan hampir seluruh hotel di kawasan telah memperoleh sertifikasi CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Serta saat ini tengah menyelesaikan vaksinasi bagi hampir 10.000 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan itu, termasuk masyarakat desa penyangga.
Abdulbar berharap program Work From Bali dapat meningkatkan kepercayaan diri wisatawan untuk berkunjung ke Bali dan berwisata dalam koridor perjalanan yang aman dan tersertifikasi.
"Tentunya kami juga berharap program ini dapat meningkatkan okupansi hotel di kawasan The Nusa Dua, sehingga dapat mendukung pemulihan kembali pariwisata Bali,” ujarnya.
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu, mengatakan pencanangan program WFB diterapkan untuk meningkatkan rasa percaya wisatawan domestik sehingga mampu memulihkan perekonomian lokal.
Baca juga: Terungkap, Alasan Luhut Minta PNS Pusat Kerja dari Bali
Peningkatan rasa percaya publik domestik ini diharapkan dapat menciptakan dampak berganda (multiplier effect) yang membantu memulihkan perekonomian lokal.
"Setiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke daerah, termasuk Bali, akan memberikan multiplier effect (dampak langsung), tidak langsung maupun induksi) bagi perekonomian lokal," kata dia dilansir dari Antara.
Bali sendiri menjadi salah satu provinsi yang mengalami dampak signifikan akibat pandemi Covid-19 karena Pulau Dewata selama ini bertumpu pada sektor pariwisata. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Bali anjlok hingga minus 9 persen.
"Tingkat okupansi hotel-hotel di Bali hanya 10 persen dalam 14 bulan, ini mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan," imbuhnya.
Baca juga: Gaji Ke-13 PNS Diterima Bulan Depan, Apakah Termasuk Tukin?
Lebih lanjut, Odo menuturkan kebijakan WFB juga pernah dilakukan oleh pemerintah pusat pada tahun 2000 pascaperistiwa bom Bali.
Menurut dia, kebijakan itu juga tidak diambil secara serampangan dan tanpa mempertimbangkan faktor lain.
Pemerintah pun, katanya, telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat pada masa pandemi ini sebesar Rp 100 triliun.
"Jadi tidak benar bahwa pemerintah hanya memfokuskan biaya perjalanan dinas ASN untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat secara umum," tegas Odo.
Baca juga: Bulan Ini Dapat THR, Gaji Ke-13 PNS Cair Bulan Depan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.