Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementan Pastikan Terus Perbaiki Pola Distribusi Pupuk Bersubsidi

Kompas.com - 24/05/2021, 14:48 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) selalu berupaya agar distribusi pupuk bersubsidi semakin baik.

"Pola-pola distribusi selalu diperbaiki. Kami selalu mengupayakan selalu mendapatkan data yang lebih valid dari sebelumnya sehingga distribusi semakin lancar,”ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (24/5/2021).

Oleh karena itu, lanjut dia, Kementan meminta kepada petani untuk memerhatikan dengan baik data Rencana Definitif Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kelompok secara Elektronik (eRDKK) guna mendapatkan kuota pupuk bersubsidi.

Ia pun mengatakan kelompok tani (poktan) memiliki peran vital agar data Rencana Definitif Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kelompok secara Elektronik (eRDKK) yang dihasilkan benar adanya atau valid.

Baca juga: Distribusi Pupuk Bersubsidi Dilakukan Tertutup, Kementan Jadikan eRDKK Sebagai Acuan

Menurut SYL, eRDKK merupakan dasar penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan kelompok dengan sistem verifikasi secara ketat mulai dari bawah hingga pusat.

"eRDKK memastikan agar distribusi pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. Penyusunannya didampingi penyuluh dan dimulai dari bawah. Kemudian, diajukan oleh poktan sendiri hingga sampai ke pusat, yaitu ke tangan kami," katanya.

Proses verifikasi data eRDKK dilakukan secara bertahap

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil menuturkan, proses verifikasi data eRDKK dilakukan secara bertahap dan berjenjang.

"Dalam konteks itu, kelompok tani memiliki peran kunci karena data awal dari mereka," ucapnya.

Ali menjelaskan, data yang dikirim poktan akan diverifikasi oleh koordinator penyuluh setempat untuk kemudian dikirim ke tingkat kabupaten atau kota.

Setelah sampai di tingkat kabupaten atau kota, maka data tersebut diverifikasi kembali dan divalidasi oleh Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Kabupaten sebelum dikirim ke tingkat provinsi.

Baca juga: Kadis Pertanian Jatim Ditunjuk Jadi Plh Bupati Jember, Ini Tugas yang Diberikan Khofifah

"Di tingkat provinsi diverifikasi kembali sebelum akhirnya dikirim ke pusat," papar Ali.

Adapun penjelasan Dirjen PSP Kementan Ali disambung oleh Direktur Pupuk dan Pestisida Muhammad Hatta. Ia menyampaikan, sesampainya di pusat, masih ada proses filterisasi data petani.

Data tersebut berisi tentang usulan petani berupa kebutuhan pupuk untuk luas tanam lebih dari 2 hektar (ha) dan double Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional sebelum difinalisasi.

"Jadi tahapannya panjang dan kami jamin validitasnya. Selain itu pemerintah pusat melalui Direktorat Pupuk dan Pestisida berupaya melakukan penyempurnaan sistem dengan mengacu rekomendasi berbagai pihak terkait,” imbuh Hatta.

Baca juga: Tingkatkan Produksi Komoditas Pertanian, Kementan Terus Dorong Distribusi Pupuk Bersubsidi

Salah satu sistem tersebut adalah penyempurnaan dosis pemupukan rekomendasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) per kecamatan untuk komoditas pajale.

Hatta mengaku, saat ini sedang proses rasionalisasi dosis untuk sub sektor perkebunan, hortikultura dan peternakan

Data eRDKK yang sudah divalidasi oleh pejabat berwenang secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan pusat, akan dijadikan database dalam sistem eVerval. Hal ini guna untuk memverifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi per petani by NIK

“Karena itu proses pendataan RDKK Pupuk Bersubsidi melalui sistem eRDKK merupakan titik awal yang sangat menentukan keberhasilan tata kelola pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, transparan, akuntabel,” ujar Hatta.

Baca juga: Petani Harus Terdaftar di e-RDKK Untuk Memperoleh Pupuk Bersubsidi

Dengan tata kelola pupuk yang baik, lanjut dia, akan berdampak pada proses pencapaian produksi pertanian pada umumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com