Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani: Bangka Belitung hingga Bangkalan Jadi Daerah Paling Boros Belanja Pegawai

Kompas.com - 24/05/2021, 16:57 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan beberapa daerah yang belanja pegawainya masih lebih tinggi dibanding belanja modal.

Belanja pegawai yang cukup tinggi di beberapa daerah membuat akselerasi pertumbuhan ekonomi yang digemakan pemerintah pusat tidak maksimal. Asal tahu saja, rasio transfer ke daerah kini mencapai 1/3 dari APBN sejak desentralisasi fiskal dilakukan.

"Sebelum ada desentralisasi dan otonomi daerah, TKDD hanya Rp 33 triliun, kemudian dengan adanya TKDD melonjak 3 kali lipat menjadi Rp 93 triliun dan transfer ke daerah dana desa itu mencapai di atas Rp 790 triliun. Efektifitasnya bergantung pada daerah," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI secara virtual, Senin (24/5/2021).

Baca juga: Sri Mulyani Minta APBN Dihemat, tetapi Luhut Minta PNS Kerja dari Hotel di Bali

Sri Mulyani merinci, rata-rata belanja pegawai di tingkat provinsi mencapai 27 persen. Belanja pegawai di 14 provinsi sudah lebih rendah dari rata-rata, namun mayoritas masih di atas rata-rata sebesar 27,6 persen.

Bendahara negara itu lantas menyebut Bangka Belitung menjadi salah satu provinsi dengan belanja pegawai tertinggi mencapai 36 persen. Sedangkan Jawa Barat menjadi yang terendah, yakni 21,4 persen.

"Bangka belitung itu 35 persen APBD-nya hanya untuk pegawai," tutur Sri Mulyani.

Di tingkat Kabupaten, rata-rata belanja pegawai untuk membayar gaji mencapai 35,3 persen. Tercatat 189 Pemda sudah lebih rendah, namun ada 30 Pemda yang masih di atas rata-rata.

Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur menjadi kabupaten dengan belanja pegawai paling tinggi.

"Kabupaten Berau paling rendah 22 persen. Tapi ada 30 Pemda yg di atas itu, 50 persen di Kabupaten Bangkalan," ungkap dia.

Sementara di tingkat kota, rata-rata belanja pegawai mencapai 35,7 persen. Kota Blitar, Jawa Timur menjadi yang paling rendah dengan persentase 27 persen.

Tapi Kota Pematang Siantar, Medan, menjadi kota dengan belanja pegawai paling tinggi.

"Bahkan kota Siantar itu 47,63 persen APBD hanya untuk pegawai. Kalau belanja habis untuk pegawai, berarti untuk infrastruktur jadi lebih rendah," beber Sri Mulyani.

Baca juga: Bicara Reformasi Pajak 2022, Sri Mulyani Singgung soal PPN

Sri Mulyani mengimbau daerah dengan belanja pegawai paling tinggi segera mengalihkan anggaran ke belanja produktif dan belanja modal.

Pasalnya, tingkat kemiskinan, angka partisipasi murni (APM), angka imunisasi, hingga angka kelayakan air minum antardaerah masih sangat lebar.

Imunisasi misalnya, wilayah Salatiga sudah mencapai 81 persen, tapi di Kabupaten Puncak, Papua, kurang dari 1 persen. Bahkan Aceh Utara hanya 2,1 persen. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Yogyakarta sudah 86 persen, namun di Nduga, Papua, hanya 30 persen.

"Capaian output walaupun kesenjangan antar daerah menurun, tapi kita lihat berapa output masih sangat tinggi. Ada daerah dari sisi pendidikan, angka partisipasi murni, air minum layak, imunisasi, IPM, penduduk miskin, kita lihat hasilnya ada yang sangat bagus, ada yang masih sangat tertinggal," pungkas Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi Permen PLTS Atap Diprotes Pengusaha, Pengamat: Mereka Mementingkan Bisnisnya

Revisi Permen PLTS Atap Diprotes Pengusaha, Pengamat: Mereka Mementingkan Bisnisnya

Whats New
Google Buka Suara soal Aturan 'Publisher Rights' yang Disahkan Jokowi

Google Buka Suara soal Aturan "Publisher Rights" yang Disahkan Jokowi

Whats New
Lebih dari 60 Persen Pekerja di AS Tak Miliki Gelar Pendidikan

Lebih dari 60 Persen Pekerja di AS Tak Miliki Gelar Pendidikan

Work Smart
AHY Datangi 'Kantor' Barunya di ATR/BPN Usai Dilantik, Jabat Tangan Hadi Tjahjanto

AHY Datangi "Kantor" Barunya di ATR/BPN Usai Dilantik, Jabat Tangan Hadi Tjahjanto

Whats New
Intip Gaji dan Sederet Fasilitas yang Diterima AHY usai Jadi Menteri

Intip Gaji dan Sederet Fasilitas yang Diterima AHY usai Jadi Menteri

Whats New
Subsidi Energi Diutak Atik demi Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Ekonom: Masyarakat Akan Teriak...

Subsidi Energi Diutak Atik demi Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Ekonom: Masyarakat Akan Teriak...

Whats New
10 Ciri-ciri Pasar Oligopoli

10 Ciri-ciri Pasar Oligopoli

Whats New
Tumbuh 10,38 Persen, Penyaluran Kredit Industri Perbankan Tembus Rp 7.090 Triliun

Tumbuh 10,38 Persen, Penyaluran Kredit Industri Perbankan Tembus Rp 7.090 Triliun

Whats New
7 Contoh Pasar Oligopoli di Indonesia

7 Contoh Pasar Oligopoli di Indonesia

Whats New
Emiten BUAH Bidik Pendapatan Rp 2 Triliun pada Tahun 2024

Emiten BUAH Bidik Pendapatan Rp 2 Triliun pada Tahun 2024

Whats New
Resmi Menjabat Menteri ATR/BPN, AHY: Saya Harus Belajar Cepat

Resmi Menjabat Menteri ATR/BPN, AHY: Saya Harus Belajar Cepat

Whats New
Pengertian Pasar Oligopoli, Ciri, Kelebihan, dan Contohnya

Pengertian Pasar Oligopoli, Ciri, Kelebihan, dan Contohnya

Whats New
OBMD Sepakati Kontrak Baru Senilai Rp 283 Miliar untuk Pengeboran di Mumbai High ONGC Offshore Operate

OBMD Sepakati Kontrak Baru Senilai Rp 283 Miliar untuk Pengeboran di Mumbai High ONGC Offshore Operate

Whats New
Lampu Hijau OJK untuk Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Lampu Hijau OJK untuk Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Whats New
KCIC Bantah Aksi Penodongan Penumpang Kereta Cepat Whoosh di Tegalluar

KCIC Bantah Aksi Penodongan Penumpang Kereta Cepat Whoosh di Tegalluar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com