Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Lebih Pilih Kenakan Denda ke Pengemplang Pajak, ketimbang Pidana Penjara

Kompas.com - 25/05/2021, 05:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menghentikan sanksi pidana untuk para pengemplang pajak.

Hal ini terlihat ketika Sri Mulyani meminta dukungan DPR RI untuk mengubah sanksi pidana menjadi sanksi administratif bagi para pengemplang pajak.

Fokus penggantian sanksi adalah mengejar revenue, mengingat penerimaan negara tengah dalam kondisi sulit akibat pandemi Covid-19.

"Menghentikan penuntutan pidana namun melakukan pembayaran dalam bentuk sanksi administrasi dari fokusnya lebih kepada revenue dan kerja sama dengan mitra dalam penagihan perpajakan kita," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI secara virtual, Senin (24/5/2021).

Baca juga: Sri Mulyani Bakal Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Jadi 35 Persen

Sri Mulyani mengungkapkan, tujuan penggantian sanksi bukan hanya sekedar mengumpulkan penerimaan negara. Lebih dari itu, sanksi administrasi dianggap lebih mampu membuat APBN tumbuh berkelanjutan.

Apalagi, kata dia, seluruh dunia juga melakukan berbagai cara untuk memulihkan penerimaan negara. Bagaimanapun pandemi Covid-19 sudah meningkatkan defisit fiskal dan rasio utang publik negara maju hingga negara ASEAN.

Amerika Serikat (AS) misalnya, pertumbuhan ekonomi Negeri Paman Sam itu terkontraksi -3,5 persen dengan defisit mencapai 15,8 persen dari PBD. Kemudian Jepang, ekonominya anjlok -4,8 persen dengan defisit fiskal -12,6 persen.

"Kita menuju kepada APBN yang berkelanjutan ke depan. Saat ini seluruh dunia juga melakukan eskalasi dari sisi collection karena mereka banyak yang defisitnya melonjak tinggi dan rasio utang publik yang tidak rasional," beber Sri Mulyani.

Baca juga: Siap-siap, Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Bitcoin Dkk

Sementara di Indonesia, pemerintah mengalami defisit fiskal hingga 6,1 persen dari PDB. Padahal sebelum pandemi Covid-19, anggaran negara sudah ideal dengan hampir tercapainya primary balance.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, Indonesia harus mencari cara yang serupa untuk merespons situasi yang luar biasa (extraordinary).

Pihaknya akan terus memantau praktek-praktek pajak internasional yang disesuaikan dengan aturan di dalam negeri.

"Basis pajak kita diperluas dan kita lihat bagaimana praktek internasional yang berjalan, untuk tidak dirugikan dengan praktek internasional namun tetap menjaga kepentingan indonesia," pungkas Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpan-RB : Tidak Ada Lagi Istilah ASN Pegawai Seumur Hidup yang Tidak Bisa Dipecat

Menpan-RB : Tidak Ada Lagi Istilah ASN Pegawai Seumur Hidup yang Tidak Bisa Dipecat

Whats New
Rincian Harga BBM di SPBU BP AKR dan Shell per 1 Februari 2023

Rincian Harga BBM di SPBU BP AKR dan Shell per 1 Februari 2023

Whats New
Kolaborasi dengan Ekosistem, Kredit Bank Jago Melaju 75 Persen

Kolaborasi dengan Ekosistem, Kredit Bank Jago Melaju 75 Persen

Whats New
Ditanya soal 'Reshuffle', Erick Thohir: Rabu Pon Hari yang Baik untuk Investasi

Ditanya soal "Reshuffle", Erick Thohir: Rabu Pon Hari yang Baik untuk Investasi

Whats New
IHSG Bangkit, Tiga Saham Ini Jadi 'Top Gainers' LQ45

IHSG Bangkit, Tiga Saham Ini Jadi "Top Gainers" LQ45

Whats New
Limit Transfer myBCA ke Rekening Sendiri, Sesama BCA, dan Bank Lain

Limit Transfer myBCA ke Rekening Sendiri, Sesama BCA, dan Bank Lain

Spend Smart
Belum Terima Usulan Calon Gubernur BI, Ketua Banggar: Selambatnya Pekan Ketiga Februari

Belum Terima Usulan Calon Gubernur BI, Ketua Banggar: Selambatnya Pekan Ketiga Februari

Whats New
Daftar Harga BBM SPBU Pertamina Terbaru per 1 Februari 2023

Daftar Harga BBM SPBU Pertamina Terbaru per 1 Februari 2023

Whats New
Kemenhub Diminta Pidanakan Berat Perusahaan Pelanggar Aturan Truk ODOL

Kemenhub Diminta Pidanakan Berat Perusahaan Pelanggar Aturan Truk ODOL

Whats New
Kepala LKPP Soroti Banyak ASN Takut Terlibat Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala LKPP Soroti Banyak ASN Takut Terlibat Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Whats New
Terapkan GCG, Elnusa Petrofin Raih Excellence Good Corporate Governance Ethics 2023

Terapkan GCG, Elnusa Petrofin Raih Excellence Good Corporate Governance Ethics 2023

Rilis
Inflasi Januari 2023 Capai 5,82 Persen, Beras hingga Rokok Jadi Penyebabnya

Inflasi Januari 2023 Capai 5,82 Persen, Beras hingga Rokok Jadi Penyebabnya

Whats New
Menteri Teten Sebut UU P2SK Jadi Momentum Pengembalian Jati Diri Koperasi

Menteri Teten Sebut UU P2SK Jadi Momentum Pengembalian Jati Diri Koperasi

Whats New
Januari 2023, Nilai Tukar Petani Naik Jadi 109,84

Januari 2023, Nilai Tukar Petani Naik Jadi 109,84

Rilis
Laba Bank Tembus Puluhan Triliun, Jokowi: Jangan-jangan Bunganya Ketinggian..

Laba Bank Tembus Puluhan Triliun, Jokowi: Jangan-jangan Bunganya Ketinggian..

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+