Fakta-fakta PNS Wajib Update Data secara Mandiri via Aplikasi MySAPK

Kompas.com - 25/05/2021, 09:45 WIB
Aplikasi MySAPK BKNAplikasi MySAPK


JAKARTA, KOMPAS.com - BKN meminta semua ASN, termasuk PNS dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non-ASN, untuk melakukan update atau pemutakhiran data dan riwayat pribadi secara mandiri melalui aplikasi MySAPK.

Kewajiban update data kepegawaian PNS diterapkan untuk memenuhi target terwujudnya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Perpres 95/2018 dan target satu data ASN sesuai Perpres 39/2019.

“Pemutakhiran data kepegawaian merupakan kewajiban dari ASN itu sendiri," tutur Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam acara bertajuk "Kick Off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri", Senin (24/5/2021), dikutip dari Twitter resmi BKN.

Baca juga: Ingat, PNS Wajib Update Data Kepegawaian Secara Mandiri

Hal yang dimaksud dengan pemutakhiran data mandiri ASN adalah proses peremajaan dan pembaruan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, dan berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data.

Skema pemutakhiran data diawali dengan penunjukan user admin instansi pada aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) yang diluncurkan BKN pada Desember 2020.

Dikutip dari Buku Pedoman Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non-ASN, SIASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang dituangkan dalam bentuk bahasa pemrograman.

Untuk melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadi, ASN dapat mengakses secara daring melalui plikasi MySAPK berbasis mobile Android dan situs web https://mysapk.bkn.go.id/ yang ditetapkan BKN sebagai otentifikasi data ASN dan PPT Non-ASN.

Baca juga: SKP Hingga Riwayat Jabatan, Ini Data PNS yang Wajib Update Mandiri

MySAPK adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk pegawai negeri sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS Nasional untuk informasi Profil Pegawai Negeri Sipil.

Data PNS yang wajib di-update

Adapun terkait data apa saja yang wajib dimutakhirkan PNS terdiri dari data personal dan data Riwayat. Data personal adalah data yang berisi informasi mengenai data diri PNS. Sedangkan data riwayat yakni data yang berisi informasi riwayat terakhir PNS disertai dengan data dukung.

Berikut rincian data yang bisa dimutakhirkan PNS secara mandiri melalui aplikasi MySAPK:

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral Denda Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp 30 Juta, Ini Solusi dan Syarat untuk Meringankan Peserta

Viral Denda Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp 30 Juta, Ini Solusi dan Syarat untuk Meringankan Peserta

Whats New
Sektor Teknologi Masih Tertekan, Bagaimana Prospek Saham GOTO dan BUKA?

Sektor Teknologi Masih Tertekan, Bagaimana Prospek Saham GOTO dan BUKA?

Earn Smart
Alasan Ekspor Minyak Goreng Dicabut: Harganya Sudah Turun Jadi Rp 17.200

Alasan Ekspor Minyak Goreng Dicabut: Harganya Sudah Turun Jadi Rp 17.200

Whats New
Rupiah dan IHSG Menguat Pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Menguat Pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
Lanjutkan Skema Pembayaran Prioritas, Nasabah Wanaartha Life Belum Puas

Lanjutkan Skema Pembayaran Prioritas, Nasabah Wanaartha Life Belum Puas

Whats New
Sri Mulyani Sebut RI Waspada Potensi Stagflasi, Apa Dampaknya ke Ekonomi?

Sri Mulyani Sebut RI Waspada Potensi Stagflasi, Apa Dampaknya ke Ekonomi?

Whats New
Dukung Net Zero Emission, PT SMI Gunakan Mobil Listrik

Dukung Net Zero Emission, PT SMI Gunakan Mobil Listrik

Rilis
Pemerintah Sebaiknya Pastikan Waktu Pembayaran Kompensasi ke Pertamina

Pemerintah Sebaiknya Pastikan Waktu Pembayaran Kompensasi ke Pertamina

Whats New
3.463 Unit Rumah Telah Selesai Dibangun dan Dihuni Korban Bencana di Sulawesi Tengah

3.463 Unit Rumah Telah Selesai Dibangun dan Dihuni Korban Bencana di Sulawesi Tengah

Rilis
Larangan Ekspor CPO Dicabut, Pemerintah Kembali Berlakukan Aturan DMO dan DPO

Larangan Ekspor CPO Dicabut, Pemerintah Kembali Berlakukan Aturan DMO dan DPO

Whats New
NIK Bakal Jadi NPWP Mulai Tahun Depan

NIK Bakal Jadi NPWP Mulai Tahun Depan

Whats New
Pedagang Pasar: Kami Belum Dapati Migor Curah Melimpah, HET Juga Belum Turun...

Pedagang Pasar: Kami Belum Dapati Migor Curah Melimpah, HET Juga Belum Turun...

Whats New
Asabri Link Perluas 1.000 Titik Layanan di Seluruh Indonesia

Asabri Link Perluas 1.000 Titik Layanan di Seluruh Indonesia

Rilis
Harga Emas Dunia Melonjak, Dipicu Pelemahan Dollar AS

Harga Emas Dunia Melonjak, Dipicu Pelemahan Dollar AS

Whats New
Distributor Motor Saratoga (MPMX) Bakal Bagikan Dividen Rp 800 Miliar

Distributor Motor Saratoga (MPMX) Bakal Bagikan Dividen Rp 800 Miliar

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.