Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Tax Amnesty Jilid II, Kemenkeu Mau Bahas Dulu dengan DPR

Kompas.com - 25/05/2021, 12:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II belum mencapai titik temu. Kementerian Keuangan enggan membeberkan rencana itu lebih jauh untuk saat ini.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Kemenkeu Yon Arsal mengatakan, pemerintah rencananya akan membahas program dengan DPR RI terlebih dahulu.

"Mengingat ini pembahasan akan dilakukan di DPR, jadi kita akan segera update setelah ada pembicaraan dengan DPR pada waktu pembahasan RUU," kata Yon Arsal dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Mengenal Arti Tax Amnesty dan Tujuannya

Yon menyebut, pembahasan tax amnesty jilid II akan dilangsungkan berbarengan dengan revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), yang sudah terjadwal dalam Prolegnas Tahun 2021.

"Nanti pembahasan detil rinciannya seperti tarif akan kami bahas berbarengan dengan pembahasan di DPR," beber Yon.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyinggung tax amnesty jilid II saat melangsungkan Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI.

Dia menyebut, tax amnesty bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan (compliance) para wajib pajak (WP).

Adapun tax amnesty jilid I merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Bendahara negara ini menyampaikan, akan menggunakan landasan hukum itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

"Dari tax amnesty (jilid I) sudah ada rambu-rambu mengenai compliance yang harus tetap dilakukan. Sebetulnya sampai hari ini kami tetap mendapatkan akses informasi untuk tahun 2018 terhadap beberapa ribu WP yang kita follow up dan kita lakukan, dan menggunakan pasal-pasal yang ada di tax amnesty," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Soal Tax Amnesty Jilid II, Ketua Kadin: Kami dari Pengusaha Merespons Positif

Lebih lanjut Sri Mulyani menuturkan, tax amnesty ditujukan untuk memberikan alternatif bagi para wajib pajak. Fokusnya adalah meningkatkan kepatuhan tanpa menciptakan perasaan ketidakadilan.

Selain tax amnesty, peningkatan kepatuhan yang menjadi salah satu pilar reformasi pajak akan berfokus pada penggantian sanksi pidana menjadi sanksi administratif bagi pengemplang pajak.

Tujuan penggantian sanksi bukan hanya sekedar mengumpulkan penerimaan negara. Lebih dari itu, sanksi administrasi dianggap lebih mampu membuat APBN tumbuh berkelanjutan.

"Oleh karena itu kita lebih fokus bagaimana meningkatkan compliance tanpa menciptakan perasaan ketidakadilan yang akan kita terus jaga, baik dalam kerangka tax amnesty maupun dari sisi compliance facility yang kita berikan, sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk mereka lebih comply," pungkas Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Rencana Penyehatan, OJK Sebut Bumiputera 1912 Tetap Jalankan Prinsip Usaha Bagi Untung atau Rugi

Soal Rencana Penyehatan, OJK Sebut Bumiputera 1912 Tetap Jalankan Prinsip Usaha Bagi Untung atau Rugi

Whats New
Erick Thohir: 80 Persen Produk Susu Masih Impor Erick Ajak Frisian Flag Kerja Sama

Erick Thohir: 80 Persen Produk Susu Masih Impor Erick Ajak Frisian Flag Kerja Sama

Whats New
Lanjutkan Penguatan, IHSG Sesi Pagi Masuki Zona 6.900

Lanjutkan Penguatan, IHSG Sesi Pagi Masuki Zona 6.900

Whats New
Minyakita Kini Langka dan Mahal, Strategi Mendag: Tambah Stok hingga Larang Jual 'Online'

Minyakita Kini Langka dan Mahal, Strategi Mendag: Tambah Stok hingga Larang Jual "Online"

Whats New
Strategi Kementerian ESDM Tingkatkan Penyediaan Pasokan Listrik

Strategi Kementerian ESDM Tingkatkan Penyediaan Pasokan Listrik

Whats New
Daftar Lelang Rumah Murah di Bandung, Nilai Limit di Bawah Rp 100 Juta

Daftar Lelang Rumah Murah di Bandung, Nilai Limit di Bawah Rp 100 Juta

Spend Smart
Anjlok Rp 13.000 Per Gram, Cek Harga Emas Antam Hari Ini

Anjlok Rp 13.000 Per Gram, Cek Harga Emas Antam Hari Ini

Spend Smart
Cara Dapatkan Diskon 10 Persen Tiket Kereta Api, Khusus Alumni UNY

Cara Dapatkan Diskon 10 Persen Tiket Kereta Api, Khusus Alumni UNY

Spend Smart
Resistensi Berinovasi

Resistensi Berinovasi

Whats New
Watsons Tebar Promo Diskon hingga 70 Persen, Catat Tanggalnya

Watsons Tebar Promo Diskon hingga 70 Persen, Catat Tanggalnya

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Kereta Panoramic Beroperasi Februari 2023, Ini Cara Beli Tiketnya

Kereta Panoramic Beroperasi Februari 2023, Ini Cara Beli Tiketnya

Whats New
 Menko Airlangga Yakin Proyek Smelter Freeport Rampung pada Desember 2023

Menko Airlangga Yakin Proyek Smelter Freeport Rampung pada Desember 2023

Whats New
Mendag Zulhas Larang Minyakita Dijual 'Online', Shopee: Kita Turunkan

Mendag Zulhas Larang Minyakita Dijual "Online", Shopee: Kita Turunkan

Whats New
Soal Utang Bulog, Buwas: Dulu Rp 32 Triliun, Sekarang Tinggal Rp 7 Triliun

Soal Utang Bulog, Buwas: Dulu Rp 32 Triliun, Sekarang Tinggal Rp 7 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+