Pemerintah Bakal Naikkan Pajak Orang Kaya, Ketimpangan Diperkirakan Menurun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggagas usulan terkait kenaikan pajak di sektor-sektor tertentu, salah satunya kenaikan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) di atas Rp 5 miliar alias orang super kaya (high wealth individual/HWI).

Usulan-usulan tersebut bakal dibahas lebih lanjut dalam revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) bersama DPR RI.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar sangat setuju dengan kebijakan pemerintah yang berencana menaikkan tarif pajak orang kaya menjadi 35 persen, dari sebelumnya 30 persen.

Baca juga: Astra International: Soal Mobil Listrik, Akhirnya yang Menentukan Konsumen

Menurut dia, kenaikan tarif pajak orang super kaya dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar itu tidak akan mengganggu pemulihan ekonomi. Menaikkan tarif pajak orang kaya justru memperkecil ketimpangan antara si kaya dan si miskin.

"Sangat tepat, karena ketimpangan meningkat. Yang super kaya paling sedikit terdampak bahkan tak sedikit dari mereka yang semakin kaya. Mereka pun cenderung saving dibanding konsumsi, ini buruk bagi ekonomi," kata Fajry ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (25/5/2021).

Fajry mengungkapkan, beberapa lembaga internasional seperti International Monetary Fund/IMF dan UN setuju mengenakan tarif pajak atas kekayaan (wealth tax) secara temporer.

"Tren kebijakan pajak disaat pandemi adalah kebijakan pajak yang progesif. Jadi memang lebih menekankan kelompok yang super kaya," beber Fajry.

Baca juga: Pajak Orang Kaya Akan Naik, Pengusaha: Apa Sudah Layak?