Utang PLN Capai Rp 649,2 Triliun, DPR Minta Pemerintah Segera Lunasi

Kompas.com - 26/05/2021, 11:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diketahui memiliki utang sebesar Rp 649,2 triliun berdasarkan laporan keuangan hingga akhir tahun 2020.

Terkait hal tersebut, Komisi VI DPR, mendesak pemerintah segera melunasi utang tersebut.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung mengatakan, jika pelunasan utang pemerintah kepada PLN tak kunjung dilakukan, kondisinya akan menjadi beban yang berkelanjutan bagi PLN.

Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia Menyusut Jadi Rp 5.943 Triliun

"Utang tersebut setahu saya sebagian besar karena penugasan pemerintah kepada PLN. Jadi sebenarnya, pemerintah berkewajiban untuk membayarnya kepada PLN," ujar Martin dalam siaran pers, Selasa (25/5/2021).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mengingatkan PLN agar tidak menjadikan masalah utang tersebut sebagai alasan dalam melakukan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang pada akhirnya membebani masyarakat.

"Jangan sampai terjadi kenaikan TDL dalam masa sulit akibat tekanan dampak pandemi Covid-19 sebaiknya dihindari. Karena beban masyarakat dan dunia usaha juga sudah cukup besar. Mereka bisa bertahan saja sudah syukur," kata Martin.

Dalam laporan keuangan PLN, tercatat total utang sebesar Rp 649,2 triliun pada akhir 2020.

Jumlah tersebut terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp 499,58 triliun dan utang jangka pendek Rp 149,65 triliun.

Baca juga: Pemerintah Akan Tarik Utang Baru Rp 323,4 Triliun pada Kuartal II-2021

Berdasarkan laporan keuangan PLN, utang jangka panjang PLN didominasi oleh obligasi dan sukuk sebesar Rp 192,8 triliun, utang bank sebesar Rp 154,48 triliun, utang imbalan kerja Rp 54,6 triliun, liabilitas pajak tangguhan Rp 31,7 triliun, dan penerusan pinjaman Rp 35,61 triliun.

Kemudian, ada pendapatan ditangguhkan Rp 5,6 triliun, utang sewa Rp 14 triliun, utang kepada pemerintah dan lembaga keuangan non bank Rp 3,6 triliun, utang listrik swasta Rp 6 triliun, utang KIK-EBA Rp 655 miliar, utang pihak berelasi Rp 9,4 miliar, dan utang lain-lain Rp 182 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Turun 9,55 Persen, Laba Bersih Lippo Cikarang Rp 222,5 Miliar di Semester I-2022

Turun 9,55 Persen, Laba Bersih Lippo Cikarang Rp 222,5 Miliar di Semester I-2022

Rilis
Reli Berakhir, IHSG Ditutup di Zona Merah Hari Ini

Reli Berakhir, IHSG Ditutup di Zona Merah Hari Ini

Whats New
Bos Indofood Bantah Kabar soal Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat

Bos Indofood Bantah Kabar soal Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat

Whats New
OJK: Sampai Saat Ini Belum Ada Rencana untuk Normalisasi Jam Perdagangan Bursa

OJK: Sampai Saat Ini Belum Ada Rencana untuk Normalisasi Jam Perdagangan Bursa

Whats New
Mengenal Tugas CEO dan Tanggung Jawabnya dalam Perusahaan

Mengenal Tugas CEO dan Tanggung Jawabnya dalam Perusahaan

Whats New
Beda Pendapat dengan Mentan, Mendag Sebut Harga Mi Instan Tidak Akan Naik 3 Kali Lipat

Beda Pendapat dengan Mentan, Mendag Sebut Harga Mi Instan Tidak Akan Naik 3 Kali Lipat

Whats New
Inflasi Pangan Tembus 10 Persen, Gubernur BI: Harusnya Tidak Boleh Lebih dari 5-6 Persen

Inflasi Pangan Tembus 10 Persen, Gubernur BI: Harusnya Tidak Boleh Lebih dari 5-6 Persen

Whats New
Atasi Sampah Organik, Bank DBS Indonesia dan Kebun Kumara Hadirkan Layanan Kompos Kolektif

Atasi Sampah Organik, Bank DBS Indonesia dan Kebun Kumara Hadirkan Layanan Kompos Kolektif

BrandzView
Lakukan Transformasi Bisnis, Produk Bebas Asap Philip Morris Tersedia di 70 Pasar

Lakukan Transformasi Bisnis, Produk Bebas Asap Philip Morris Tersedia di 70 Pasar

Whats New
Ini Strategi Surveyor Indonesia untuk Dongkrak Pendapatan

Ini Strategi Surveyor Indonesia untuk Dongkrak Pendapatan

Rilis
Jurus Kemenaker Turunkan Jumlah Pengangguran pada Tahun Ini

Jurus Kemenaker Turunkan Jumlah Pengangguran pada Tahun Ini

Whats New
Aplikasi Investasi Ajaib Alami Gangguan, Ini Kata Manajemen

Aplikasi Investasi Ajaib Alami Gangguan, Ini Kata Manajemen

Whats New
Produsen Pelat Baja Gunawan Dianjaya Steel Lirik Potensi Pasar IKN

Produsen Pelat Baja Gunawan Dianjaya Steel Lirik Potensi Pasar IKN

Whats New
Digitalisasi UMKM dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Digitalisasi UMKM dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Whats New
Pendamping Sosial Dinilai Perlu Beralih Status Jadi PPPK

Pendamping Sosial Dinilai Perlu Beralih Status Jadi PPPK

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.