Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waspadai Inflasi, BI Diprediksi Dongkrak Suku Bunga Acuan Tahun Depan

Kompas.com - 27/05/2021, 11:58 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) diproyeksi tidak lagi memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga acuan BI-7DRRR di level 3,50 persen tahun ini.

Hal itu terlihat ketika BI kembali memutuskan menahan suku bunga 3 bulan berturut-turut.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) teranyar, BI lebih menekankan pada kebijakan makroprudensial dan penyaluran likuiditas alih-alih menurunkan suku bunga acuan.

Baca juga: Mulai 1 Juli, Batas Maksimum Suku Bunga Kredit Turun Jadi 1,75 Persen

Bank sentral juga mengakui, pengetatan suku bunga akan dilakukan meski waktunya masih jauh yang diproyeksi sekitar tahun depan.

Pengetatan suku bunga mempertimbangkan beberapa komponen, termasuk tingkat inflasi.

"Pemotongan suku bunga lebih lanjut mungkin tidak ada dalam benak Bank Indonesia. Gubernur BI Perry Warjiyo mencatat tingkat suku bunga 3,50 persen tetap benar dalam pengaturan inflasi yang rendah saat ini, meski dia memperingatkan akselerasi inflasi tahun depan," kata Ekonom Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro dalam laporannya, Kamis (27/5/2021)

Satria berpandangan, bank sentral terlihat waspada pada tingkat inflasi ke depan, meski saat ini inflasi terus-menerus rendah.

Pada bulan April, indeks harga konsumen (IHK) 1,42 persen secara tahunan (yoy), jauh dari target BI sebesar 3 persen (yoy).

Baca juga: BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di Level 3,5 Persen

Menurut Satria, inflasi akibat lonjakan harga komoditas akan berdampak lambat terhadap inflasi.

Namun, adanya rencana kenaikan tarif PPN, PPh OP orang kaya, dan pajak karbon mungkin mampu mengerek inflasi tahun depan.

Pada perkiraan awal, Satria memprediksi kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen hanya akan menambah 0,2 persen ke inflasi tahunan.

Namun akan menyumbang 0,8 persen ke inflasi tahunan jika Kemenkeu menghapus pengecualian PPN untuk 4 barang dan 17 layanan.

"Menaikkan PPN dari 0 persen menjadi 12 perswn untuk industri makanan dan pariwisata, hingga layanan keuangan dan perawatan kesehatan akan menambah lebih dari 0,8 persen terhadap CPI tahunan. Perhatikan pula pajak karbon juga akan mempengaruhi inflasi," beber Satria.

Baca juga: Suku Bunga Sudah Rendah, BRI Akui Permintaan Kredit Masih Lemah

Satria beranggapan, BI lebih "menyukai" kenaikan pajak daripada terus memonetisasi utang pemerintah.

Meskipun memicu inflasi, kenaikan pajak sebenarnya akan menghasilkan pendapatan yang sangat dibutuhkan untuk mempersempit defisit fiskal.

Pada akhirnya, akan mengurangi kebutuhan BI untuk berpartisipasi dalam skema tanggung rentang (burden sharing) yang dilakukan bank sentral sejak tahun 2020.

Tercatat tahun ini, BI telah membeli obligasi senilai Rp 108,4 triliun dari lelang primer dan dari green shoe option (GSO) Rp 6,4 triliun pada bulan Mei saja.

"Kami juga memperkirakan BI akan terus membeli utang pemerintah, mengingat kebutuhan pembiayaan kotor Kementerian Keuangan sangat besar sekitar Rp 965 triliun antara April hingga Desember tahun ini," pungkas Satria.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com