Penyerahan BMN Hulu Migas Harus Dilakukan 2 Tahun Sebelum Terminasi

Kompas.com - 28/05/2021, 17:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyatakan, penyerahan Barang Milik Negara (BMN) hulu migas harus dilakukan 2 tahun sebelum masa kontrak pengelolaan berakhir.

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) Kemenkeu, Lukman Efendi menyebut, masa penyerahan diatur agar proses pengelolaan dari eks-kontraktor ke kontraktor baru segera berjalan usai terminasi.

Dua tahun menjelang kontrak berakhir, operator lama harus mulai menyiapkan segala data serta menghitung nilai aset dan inventaris sehingga pada saat lelang, besaran aset tersebut sudah diketahui kontraktor baru.

Baca juga: Blok Rokan Diurus Pertamina Agustus Ini, Sudah Sejauh Mana Prosesnya?

"Biasanya penggantian operator sangat riskan kesiapan kita untuk data dan sebagainya, sehingga tidak terjadi stuck dari operator lama ke baru. Ketika mereka lelang sudah diketahui berapa jumlah asetnya dan lain-lain. Jadi kontraktor sebelum pergi harus sudah selesaikan semuanya," kata Lukman dalam bincang DJKN, Jumat (28/5/2021).

Semula, kata Lukman, regulasi yang diterbitkan tidak mengatur secara tegas soal waktu penyerahan BMN.

Akibatnya beberapa administrasi yang perlu diurus kontraktor lama, belum selesai saat terminasi atau habis masa kontrak. Hal ini menyebabkan adanya keterlambatan penyerahterimaan BMN dari eks-kontraktor ke kontraktor baru.

"Makanya dari aturan yang baru diatur secara tegas kapan dilakukan cek fisik, yaitu 2 tahun sebelum kontrak berakhir, sudah dilakukan cek fisik. Nanti enggak akan (telat) begini lagi," beber Lukman.

Adapun dalam PMK Nomor 140 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Migas mengatur, administrasi yang perlu diselesaikan oleh eks-kontraktor adalah, penyelesaian sertifikasi, IP, tindak lanjut BMN rusak berat/tidak ditemukan, dan tindak lanjut pemanfaatan BMN oleh pihak lain.

Alur penyerahan dimulai dari usulan KKKS kepada SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Kemudian, SKK Migas/BPMA mengusulkan kepada pengguna barang.

Lalu, pengguna barang dalam hal ini Menteri ESDM akan memberi usulan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola barang.

Baca juga: Transisi Blok Rokan, Ini yang Dilakukan SKK Migas

Setelah itu, SKK Migas/BPMA dan Kementerian ESDM bersama melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik BMN yang diserahkan dalam rangka terminasi. Pengguna barang juga dapat mengikutsertakan kontraktor baru untuk melakukan pemeriksaan fisik tersebut.

"Kontraktor alih kelola harus memahami seluruh BMN yang diserahterimakan, termasuk biaya terkait yang harus dikeluarkan. Kewajiban pengelolaan BMN hulu migas yang diserahkan kemudian dilanjutkan oleh kontraktor alih kelola," pungkas Lukman.

Sebagai informasi, saat ini ada 213 operator yang melakukan kerjasama pengelolaan hulu migas yang bekerjasama dengan pemerintah Sebanyak 88 operator dalam tahap eksplorasi, 99 operator dalam tahap eksploitasi, dan 26 operator masuk masa terminasi.

Pada tahun 2019, nilai BMN hulu migas mencapai Rp 497,56 triliun, terdiri dari tanah senilai Rp 10,07 triliun, harta benda modal Rp 462,12 triliun, harta benda inventaris Rp 0,11 triliun, dan material persediaan Rp 25,32 triliun.

Baca juga: Sudah Sampai Mana Kesiapan Pertamina Kelola Blok Rokan?

Pada laporan tahun 2020 unaudited, nilai BMN ini meningkat menjadi Rp 531,85 triliun, yang terdiri dari tanah senilai Rp 10,17 triliun, harta benda modal Rp 494,6 triliun, harta benda inventaris Rp 0,13 triliun, dan material persediaan Rp 26,95 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

R&I Pertahankan Rating Utang RI, BI: Stabilitas Ekonomi Indonesia Terjaga

R&I Pertahankan Rating Utang RI, BI: Stabilitas Ekonomi Indonesia Terjaga

Whats New
Setelah Terseok-seok, IHSG Berpeluang Bangkit Hari Ini

Setelah Terseok-seok, IHSG Berpeluang Bangkit Hari Ini

Earn Smart
Nasabah Kresna Life Gugat OJK ke Pengadilan, Apa Saja Tuntutannya?

Nasabah Kresna Life Gugat OJK ke Pengadilan, Apa Saja Tuntutannya?

Whats New
Saatnya Berbagi Cuan Tambang dengan Lingkungan dan Masyarakat Sekitar

Saatnya Berbagi Cuan Tambang dengan Lingkungan dan Masyarakat Sekitar

Whats New
10 Negara OPEC Turunkan Produksi, Harga Minyak Dunia Terpantau Menguat

10 Negara OPEC Turunkan Produksi, Harga Minyak Dunia Terpantau Menguat

Whats New
Daftar 10 Perusahaan Penerima PMN BUMN Rp 73 Triliun dan Rincian Penggunaan Dananya

Daftar 10 Perusahaan Penerima PMN BUMN Rp 73 Triliun dan Rincian Penggunaan Dananya

Whats New
BI: Meski Dikepung Inflasi Wilayah Sekitar, Babel Justru Deflasi 0,15 Persen Per Juni

BI: Meski Dikepung Inflasi Wilayah Sekitar, Babel Justru Deflasi 0,15 Persen Per Juni

Whats New
Beli Migor Curah Pakai PeduliLindungi Dikritik 'Ribet', Mendag Zulhas: kalau Mau Mudah, Pakai NIK KTP...

Beli Migor Curah Pakai PeduliLindungi Dikritik "Ribet", Mendag Zulhas: kalau Mau Mudah, Pakai NIK KTP...

Whats New
[POPULER MONEY] 5 RS Segera Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar JKN | Bukalapak Digugat Rp 1,1 Triliun

[POPULER MONEY] 5 RS Segera Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar JKN | Bukalapak Digugat Rp 1,1 Triliun

Whats New
Inflasi Turki Capai 78,6 Persen, Rekor Tertinggi dalam 20 Puluh Tahun

Inflasi Turki Capai 78,6 Persen, Rekor Tertinggi dalam 20 Puluh Tahun

Whats New
Uji Coba LRT Jabodebek Diundur Jadi Desember 2022, Mulai Beroperasi 2023

Uji Coba LRT Jabodebek Diundur Jadi Desember 2022, Mulai Beroperasi 2023

Whats New
Biaya Admin, Setoran Awal, dan Cara Buka Rekening BRI Britama X

Biaya Admin, Setoran Awal, dan Cara Buka Rekening BRI Britama X

Whats New
Cara Cek Resi Shopee Express dengan Mudah dan Praktis

Cara Cek Resi Shopee Express dengan Mudah dan Praktis

Whats New
Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah

Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah

Whats New
Pengusaha Puji Sri Mulyani, Sudah Diberi Tax Amnesty, Lalu Dikasih PPS

Pengusaha Puji Sri Mulyani, Sudah Diberi Tax Amnesty, Lalu Dikasih PPS

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.