Kemenaker Minta Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air Hindari PHK Karyawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memfasilitasi pertemuan manajemen dan serikat pekerja maskapai Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia secara terpisah di kantor Kemenaker Jakarta, guna membahas tawaran pensiun dini bagi karyawan.

Pertemuan digelar terkait nasib pekerja dua maskapai penerbangan yang akan melakukan opsi resign dan pensiun dini, lantaran kondisi perusahaan mengalami penurunan jumlah penumpang penerbangan.

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya mendorong manajemen maskapai penerbangan Garuda dan Sriwijaya Air agar melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kami mendorong agar dua maskapai tersebut berupaya semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK. Bangun dialog bipartit untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak," kata Anwar Sanusi melalui siaran pers, Jumat (28/5/2021).

Baca juga: Karyawan Ungkap Alasan Garuda Indonesia Tawarkan Pensiun Dini

Anwar Sanusi mengungkapkan, pihaknya berharap manajemen melakukan komunikasi dan perundingan yang baik dengan melibatkan para pekerja di masing-masing di maskapai Sriwijaya Air maupun Garuda Indonesia.

Namun apabila perundingan menemui jalan buntu dan PHK menjadi jalan terakhir, maka dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dua hal yakni proses PHK secara benar dan hak-hak pekerja harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memikirkan nasib dan masa depan para pekerja yang terkena PHK

"Jika PHK menjadi jalan terakhir, hak-hak pekerja wajib dipenuhi oleh manajemen perusahaan. Kita harus pastikan hal tersebut berjalan dengan baik," katanya.

Baca juga: Likuiditas Makin Menurun, Sriwijaya Air Resmi Minta Pegawai Resign