Di Hadapan Mentan SYL, Pusri Paparkan Rencana Bangun Pabrik Pupuk Baru

KOMPAS.com – Sebagai salah satu upaya untuk mendorong program ketahanan pangan, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) membangun pabrik baru di Palembang.

Pembangunan tersebut juga dilakukan untuk menggantikan pabrik Pusri III dan IV yang sudah berusia 47 tahun sehingga dinilai sudah tidak efisien dan harus ada revitalisasi pabrik.

Direktur Utama PT Pusri, Tri Wahyudi Saleh menyampaikan bahwa revitalisasi pabrik dilakukan agar pupuk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.

"Dengan semakin baik produksi pupuk dan serangkaian program yang dilakukan untuk ketahanan pangan, diharapkan dapat membantu petani mencapai hasil yang optimal serta meningkatkan kesejahteraan petani,” jelas Tri dihadapan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Hal tersebut dikatakan Tri saat mendampingi Mentan SYL bersama jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) melihat langsung kesiapan Pusri untuk memenuhi pupuk subsidi nasional tersebut, Jumat (28/5/2021).

Di hadapan Mentan, ia juga mengatakan, Pusri berkewajiban menyalurakan 230.000 ton pupuk urea dan pupuk Nitrogen Fosfor Kalium (NPK) bersubsidi ke 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan (Sumsel) pada 2021.

“Terkait kebutuhan petani, Pusri menyediakan pupuk nonsubsidi. Hal ini sejalan dengan kapasitas produksi perusahaan yang harus memenuhi kebutuhan wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) karena ditetapkan sebagai daerah penyangga pangan nasional dalam program food estate,” tambah Tri.

Sementara itu, Mentan Syahrul Yasin Limpo berharap perencanaan kebutuhan pupuk melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang sudah mengalami validisasi berjenjang tidak mengalami keterlambatan distribusi di lapangan.

Tidak hanya itu, Mentan berharap pula penyaluran pupuk dapat berjalan tepat waktu pada lini satu provinsi, lini dua di kabupaten, dan lini tiga di kecamatan.

“Selama ini pengawasan distribusi pupuk subsidi menggunakan kode industri. Nantinya, model pengawasan akan dikembangkan dengan menggunakan barcode sehingga jalurnya jelas dan akan terus disempurnakan,” tambahnya.

Permintaan pupuk subsidi, lanjut Syahrul, mencapai 24 juta ton. Maka dari itu, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pusri berusaha untuk tetap memenuhi permintaan itu, walau kemampuan negara baru bisa memenuhi 9 juta ton.

“Oleh karena itu, tidak semua harus menggunakan pupuk subsidi. Pemerintah sudah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat dimanfaatkan sebagai pembiayaan usaha tani dan digunakan untuk keperluan pupuk,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pada 2020, nilai Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet KUR di sektor pertanian hanya 0.6 persen dari total nilai pinjaman KUR. Hal ini menegaskan bahwa pengembalian dana pinjaman KUR cukup sehat bagi sektor perbankan.