Kawasan Nusa Dua Ditunjuk Jadi Lokasi PNS Kerja dari Bali

Kompas.com - 29/05/2021, 18:25 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Lokasi yang diperuntukkan bagi program PNS kerja dari Bali akhirnya terungkap. Kawasan Nusa Dua menjadi pilihan pemerintah untuk menempatkan para PNS melalui program work from Bali.

The Nusa Dua Bali merupakan Kawasan yang dikelola oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC).

Kawasan Nusa Dua menjadi pilihan sebagai pilot project karena sistem single management yang membuat kawasan tersebut lebih tekendali dan terawasi.

Baca juga: Dibiayai Negara, Ini Kriteria PNS yang Bisa Kerja dari Resort di Bali

Selanjutnya, program ini akan dikembangkan dan diimplementasikan ke kawasan-kawasan lainnya. Untuk membahas kesiapan kawasan ini, pemerintah bahkan sudah menggelar rapat koordinasi.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) turut dalam rapat yang diinisiasi oleh ITDC sebagai tuan rumah ini. Perwakilan Kemenko Marves yang hadir adalah Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hermin Esti Setyowati.

“Di tengah pandemi Covid-19 ini, kita hidup dalam keadaan yang tidak normal. Segala sesuatu mengalami pergeseran, termasuk gaya hidup dan pekerjaan. Dalam konteks ini adalah pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif,” papar Hermin Esti Setyowati, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi pada Sabtu (29/5/2021).

Rakor ini menindaklanjuti penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Dukungan Penyediaan Akomodasi untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali.

Pada Nota Kesepahaman tersebut, Kemenko Marves beserta 7 kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya bekerja sama dengan ke-16 hotel anggota kawasan Nusa Dua.

Baca juga: ASN Bekerja dari Bali, Kemenko Marves: Kita Perlu Simpati pada Pekerja Pariwisata

Bentuk kerja sama tersebut dalam bentuk penyediaan harga akomodasi yang sesuai dengan pagu dari Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku.

Hermin melanjutkan, penandatanganan Nota Kesepahaman antara ITDC dan Kemenko Marves tersebut menandai mulai diimplementasikannya program Work From Bali (WFB).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Melecut Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi

Melecut Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi

Whats New
Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2023

Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2023

Whats New
Jokowi Patok Defisit APBN Tahun Depan Maksimal Rp 598,2 Triliun

Jokowi Patok Defisit APBN Tahun Depan Maksimal Rp 598,2 Triliun

Whats New
Masyarakat dapat Kelola Sampah Plastik Rumah Tangga untuk Dukung Ekonomi Sirkular

Masyarakat dapat Kelola Sampah Plastik Rumah Tangga untuk Dukung Ekonomi Sirkular

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
 Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Whats New
Jelang 'BUMN Legal Summit 2022', Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Jelang "BUMN Legal Summit 2022", Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Whats New
Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi 'Lifestyle Smart Retailer' Terbesar di Asteng

Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi "Lifestyle Smart Retailer" Terbesar di Asteng

Whats New
Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Whats New
Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Whats New
Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Whats New
[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

Whats New
Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Whats New
Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Rilis
Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.