Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Klaim Penerimaan Pajak Surplus di Era Pemerintahannya

Kompas.com - 30/05/2021, 07:11 WIB
Muhammad Idris

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, mengatakan penerimaan pajak di era pemerintahannya pada tahun 2001-2004, selalu mencapai target, bahkan surplus atau melampaui target.

Hal itu diungkapkan Megawati saat bicara soal semangat transparansi lewat program Single Identification (SIN) alias Nomor Identitas Tunggal Pajak

Kata Megawati, di era pemerintahannya, SIN Pajak ini sudah terbukti meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Untuk dipahami, sudah sejak 10 tahun terakhir, Pemerintah selalu gagal memenuhi target penerimaan perpajakan yang disepakati di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Profil Kekayaan Puan Maharani, Cucu Soekarno yang Jadi Juragan Tanah

Manfaat kebijakan tersebut (SIN Pajak) terbukti pada jalan pemerintahan saya tahun 2001 sampai 2004 berturut-turut tagret penerimaan pajan tercapai dan rasio pajak sampai 12,3 persen," kata Megawati dikutip dari webinar bertajuk 'Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Penerapan SIN Pajak Demi Kemandirian Fiskal Indonesia'.

Megawati menjelaskan, pada 2001 penerimaan pajak surplus sebesar Rp1,7 triliun dari target.

Lalu pada 2002 juga kembali surplus dan penerimaan pajak mencapai Rp180 triliun. Menurut Mega, pada 2002 dan 2003 penerimaan pajak bahkan mampu menutupi pengeluaran rutin negara.

Ia bilang, pada tahun 2002 dan 2003, penerimaan pajak sesuai target dan bisa memenuhi pengeluaran rutin negara. Selain itu, SIN juga bisa mencegah praktik korupsi perpajakan.

"Yakni dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, meningkatkan penerimaan negara secara sistemik, mewujudkan proses pemeriksaan yang sistematis, mencegah kredit macet," ujar dia.

Baca juga: Aturan Outsourcing, Warisan Megawati yang Diperbarui Jokowi

Ketua Umum PDIP itu juga menuturkan, pajak jadi elemen penting agar bisa mandiri secara ekonomi, termasuk selama masa pemerintahannya.

"Ketika saya menjadi presiden waktu itu, kita masih bergulat dalam menata perekonomian kita akibat krisis global pada saat itu," ungkap Megawati.

"Saya juga berharap pajak dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri, atau berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi, sebagai bagian dari falsafah Trisakti," tegas Megawati lagi.

Mega bercerita, dalam 100 hari sejak ia menjabat, dia berusaha melobi DPR agar menyetujui penggunaan SIN pajak.

Baca juga: Diketuai Megawati, Berapa Anggaran APBN untuk Kegiatan BPIP?

“Alhamdulillah SIN pajak tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2001 tentang APBN 2002. Selain SIN Pajak telah dicantumkan pada Undang-undang tersebut telah disahkan pula Keppres Nomor 72 tahun 2004 yang salah satu tujuannya yaitu meningkatkan pendapatan negara dari perpajakan melalui SIN pajak,” jelas dia. 

Megawati pun meminta pemerintah saat ini untuk mengevaluasi sistem perpajakan. Menurutnya, sudah saatnya semua pihak menyadari bahwa sebagai sebuah bangsa dan negara, jangan selalu berpatok kepada sebuah aturan.

Sebab, aturan yang ada selalu mengalami perbaikan.

"Karena aturan-aturan yang ada seharusnya selalu mengalami perbaikan, ataupun masih bisa digunakan," kata Megawati.

Baca juga: Berapa Harta Kekayaan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com