Sri Mulyani Beberkan Strategi 4K di Hadapan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan cara jitu pemerintah untuk menekan tingkat inflasi di kisaran 2-4 persen tahun 2022 sesuai target.

Bendahara negara ini menyebut, pihaknya bakal menggunakan strategi 4K dalam pengendalian laju inflasi yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

"Seluruh strategi ini diletakkan dalam konteks percepatan pemulihan aktivitas ekonomi yang sedang berlangsung," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas KEM PPKF, Senin (31/5/2021).

Baca juga: Sri Mulyani Pede Ekonomi RI Tumbuh 5,2-5,8 Persen pada 2022, Ini Alasannya

Wanita yang akrab disapa Ani ini menjelaskan, pemerintah akan melaksanakan serangkaian kebijakan dari sisi penawaran dan manajemen sisi permintaan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga sesuai dengan rentang sasaran inflasi yang ditetapkan dalam penyusunan RAPBN tahun 2022. Salah satunya dengan meneruskan berbagai program yang menjaga daya beli masyarakat.

"Berbagai program untuk menjaga daya beli masyarakat tetap dilakukan untuk menjaga arah pemulihan konsumsi domestik sehingga tetap dapat menjadi penopang percepatan ekonomi nasional tanpa menimbulkan efek inflasi," ungkap Ani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyebut berbagai strategi untuk mencapai sasaran inflasi pada jangka menengah dan panjang. Sasaran akan dicapai melalui pengendalian laju inflasi inti yang sangat erat kaitannya dengan ekspektasi inflasi masyarakat.

Baca juga: Berikut Daftar 19 Relawan Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN

Pemerintah kata Sri Mulyani, akan terus berunding dengan otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar inflasi tetap terjaga.

Nilai tukar yang stabil dinilai akan meminimalkan risiko inflasi dari barang impor atau dari gejolak harga komoditas yang berasal dari global.

Di sisi lain, pihaknya akan mengelola risiko yang berasal dari administered price (harga komoditas yang diatur pemerintah) dengan melakukan kebijakan dalam menjaga arah pemulihan ekonomi nasional, menjaga konsumsi rumah tangga, namun menyehatkan sektor usaha.

"Fluktuasi inflasi volatile food juga harus dikendalikan agar masyarakat mendapat kepastian akses terhadap bahan pangan yang terjaga," pungkas Ani.

Baca juga: Pengenaan Tarif ATM Link Dikabarkan Ditunda, Ini Kata BRI dan Bank Mandiri