Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sengketa Impor Daging Ayam dari Brasil Masuk Tahap Banding

Kompas.com - 31/05/2021, 14:30 WIB
Elsa Catriana,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perang dagang ayam antara Brasil dan Indonesia bukanlah kisah baru.

Perang dagang ini dimulai ketika Brasil mengadukan Indonesia kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 2014  lantaran dianggap menghambat masuknya produk daging ayam beku dan olahan ke dalam negeri.

Lalu, pada 2016, Negeri Samba ini pun kembali menggugat Indonesia ke WTO ketika pemerintah Indonesia tetap mempertahankan standar halal untuk impor produk ayam serta daging ayam.

Baca juga: Kalah dari Brasil soal Daging Ayam di WTO, Ini Respons Kementan

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bros Witjaksono mengatakan, sengketa ini sudah masuk dalam tahap banding.

"Progres kasus sengketa antara Indonesia dan Brasil di WTO terkait DS 484 impor ayam dari Brasil bahwa kasus sengketa saat ini sudah masuk ke dalam tahap banding," ujar Djatmiko saat jumpa pers virtual sengketa DS 484, Senin (31/2021).

Djatmiko mengakui bahwa selama 2 tahun, penyelesaian sengketa ini sempat tertunda ketika tahun 2016-2018.

Kemudian, sengketa ini kembali diproses setelah masuk ke tahap pemeriksaan oleh original panel dan panel kepatuhan (compliance pannel) WTO yang memakan waktu berbulan-bulan.

Awalnya, Brasil terus mencoba membuka akses pasar produk unggas ke Indonesia khususnya ayam dan produk ayam.

Baca juga: RI Lanjutkan Negosiasi Impor Daging Ayam Brasil

Namun, Brasil menganggap Indonesia memberlakukan ketentuan dan prosedur yang menghambat masuknya produk tersebut ke pasar Indonesia.

"Pada saat pembentukan panel sengketa kasus importasi ayam, di mana Brasil berposisi sebagai penggugat. Kalau Indonesia posisinya sebagai responden dari negara penggugat, kita dikenakan 7 gugatan yang disampaikan pihak Brasil," jelas Djatmiko.

Seiring berjalannya waktu, panel sengketa original dan kepatuhan memutuskan bahwa Indonesia masih ada 2 kebijakan yang belum sesuai dengan ketentuan WTO, yaitu inteded use dan undue delay.

Padahal, kata Djatmiko, pemerintah Indonesia sangat fleksibel untuk membuka konsultasi dengan pihak Brasil sebagai penggugat.

"Beberapa hal juga sudah ditempuh Indonesia dalam mencari solusi ini, meskipun ada satu langkah yang secara hukum bisa ditempuh seluruh pihak untuk solusi akhir yaitu tahapan banding," kata dia.

Baca juga: Risau Peternak Lokal dengan Serbuan Impor Ayam dari Negeri Samba

Djatmiko berharap, tahapan banding ini bisa menjadi solusi jika dalam sengketa sudah tidak ada lagi yang bisa disepakati oleh berbagai pihak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com