Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Erick Thohir Bakal Pangkas Jumlah Komisaris Garuda Indonesia untuk Efisiensi

Kompas.com - 02/06/2021, 13:01 WIB
Yohana Artha Uly,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal memangkas jumlah komisaris PT Garuda Indonesia Tbk sebagai salah satu langkah efisiensi.

Hal ini menindaklanjuti usul Anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia Peter Gontha.

Dalam surat kepada Direktur Keuangan Garuda Indonesia Prasetio bertanggal 2 Juni 2021, Peter minta memberhentikan pembayaran gaji dewan komisaris sampai rapat pemegang saham mendatang.

Baca juga: Komisi VI DPR Bakal Panggil Erick Thohir Bahas Opsi Penyelamatan Garuda Indonesia

"Saya rasa yang diusulkan Pak Peter sangat bagus, bahkan saya ingin usulkan, kalau bisa komisaris Garuda Indonesia 2 atau 3 saja," ujar Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Rabu (2/6/2021).

Erick mengatakan, ketika perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi dengan menawarkan pensiun dini kepada karyawan, maka langkah efisiensi perlu juga dilakukan di jajaran atas, seperti komisaris.

"Jangan yang tadi misalnya ada pensiun dini tapi komisarisnya enggak dikurangin. Nah nanti kita akan kurangi, kecilin jumlahnya, itu bagian dari efisiensi, jadi benar-benar mencerminkan (upaya dari) komisaris dan direksi Garuda," jelas dia.

Erick mengatakan, butuh waktu setidaknya dua minggu untuk memproses pengurangan jumlah komisaris Garuda Indonesia.

Selain itu, harus melalui tahap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengingat maskapai pelat merah ini juga merupakan perusahaan terbuka.

Baca juga: Kementerian BUMN Kaji 4 Opsi Penyelamatan Garuda Indonesia

"Ini kita akan lakukan sesegara mungkin, kasih waktu dua minggu lah, ada RUPS-nya tapi, mesti berdasarkan RUPS, nanti kita kecilkan jumlah komisarisnya," kata Erick.

Isi Surat Peter Gontha

Melalui surat kepada pihak direksi Garuda Indonesia, Peter Gontha mengatakan bahwa dewan komisaris sangat mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan yang semakin kritis.

Serta memahami pula faktor-faktor yang menyebabkan kondisi Garuda Indonesia saat ini.

Seperti karena tidak adanya penghematan biaya operasional, antara lain pada GHA.

Lalu tidak adanya informasi mengenai cara dan narasi negosiasi dengan lessor, tidak adanya evaluasi atau perubahan penerbangan/rute yang merugi, serta cash flow manajemen yang tidak dapat dimengerti.

Baca juga: Terlilit Utang Rp 70 Triliun, Apa Saja Strategi Garuda Indonesia untuk Bertahan?

Selain itu, dikarenakan pula minimnya keterlibatan komisaris. Peter bilang, keputusan yang diambil Kementerian BUMN secara sepihak tanpa koordinasi dan melibatkan dewan komisaris, saran komisaris yang tidak diperlukan, serta aktivitas komisaris yang hanya 5-6 jam per minggu.

Oleh sebab itu, ia merasa dengan memberhentikan pembayaran gaji dewan komisaris ke depannya dapat membantu kondisi keuangan perusahaan.

Serta diharapkan bisa menjadi contoh bagi pihak lain untuk memahami kondisi Garuda Indonesia saat ini.

"Maka kami mohon, demi sedikit meringankan beban perusahaan, untuk segera, mulai bulan Mei 2021, yang memang pembayarannya ditangguhkan, memberhentikan pembayaran honorarium bulanan kami sampai rapat pemegang saham mendatang," tulisnya.

Baca juga: Kemenaker Minta Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air Hindari PHK Karyawan

"Di mana diharapkan adanya keputusan yang jelas dan mungkin sebagai contoh bagi yang lain agar sadar akan kritisnya keadaan perusahaan," lanjut Peter dalam surat tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com