Komisi IV DPR Minta BPUM UMKM Dilanjutkan hingga Tahun 2022

Kompas.com - 02/06/2021, 21:04 WIB
Syarat dan cara daftar BPUM UMKM Rp 1,2 juta. KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMOSyarat dan cara daftar BPUM UMKM Rp 1,2 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung mendukung pemerintah untuk melanjutkan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga tahun 2022.

Hal ini dinilai penting, karena menurut Martin pertumbuhan ekonomi yang positif itu didukung oleh tingginya tingkat konsumsi dan daya beli di tengah masyarakat.

“Saya menginginkan program Banpres UMKM itu tetap masih ada berlanjut untuk tahun anggaran 2022 karena kita harus antisipasi bahwa tekanan ekonomi itu masih belum seoptimis yang kita perkirakan,” kata Martin usai memimpin rapat kerja bersama Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki di Komisi VI DPR RI, Rabu (2/6/2021).

Baca juga: Heboh BLT UMKM Tahap 3, Ini Penjelasan Kemenkop UMKM

Martin menilai, kinerja Kementerian Koperasi dan UKM dalam penyaluran Bantuan Produktif UMKM seiring pertumbuhan ekonomi ditengah pandemi Covid-19 saat ini sudah sangat baik.

Namun, mengingat tidak bisa dipastikannya pandemi Covid-19 akan berakhir, maka program bantuan tersebut dianggap masih penting tetap dilakukan hingga tahun 2022 mendatang.

“Kinerja Kementerian Koperasi dan UMKM cukup baik ya, apalagi di tengah tekanan akibat pandemi Covid-19 ini. Tapi kita juga melihat, ada prediksi-prediksi ekonomi yang saya pikir harus kita lihat secara secara lebih tepat,” ujar dia.

Menurut Martin, rencana pemerintah menyudahi Bantuan Produktif lantaran anggapan atau prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2021akan positif perlu dikaji ulang. Adapun kejanggalan yang menjadi tanda tanya, adalah tutupnya beberapa peritel besar, seperti Giant dan Matahari.

Baca juga: Pendaftaran BLT UMKM Jakarta Dibuka, Catat Link dan Syaratnya

“Karena, program Banpres untuk usaha mikro itukan diperpendek dengan anggapan atau asumsi, pada paruh ketiga tahun ini pertumbuhan ekonominya positif. Pada saat yang sama kita juga melihat banyak ritel yang tutup. Ini kan aneh, data menunjukkan pertumbuhan ekonomi, tapi retail-nya tutup,” ungkap dia.

Martin berharap, Kementerian Koperasi dan UMKM bisa memanfaatkan penyaluran bantuan tersebut untuk menyusun basis data. Menurut dia, selama ini basis data Kemenkop UMKM masih lemah, karena tersebar di berbagai kementerian.

“Selama ini basis data UMKM itu tidak kuat, tersebar di berbagai Kementerian sehingga ketika menyusun kebijakan, tidak bisa mendesain dengan tepat kalau tanpa data itu, dan akhirnya kira-kira. Jadi sudah di wanti-wanti dari tahun lalu agar difokuskan pada basis data,” tegas dia.

Baca juga: Cara dan Syarat Pencairan BPUM 2021 Melalui Eform.bri.co.id

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.