Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemenaker Segera Pulangkan 7.300 Pekerja Migran yang Ditahan Imigrasi Malaysia

Kompas.com - 03/06/2021, 08:39 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah akan segera mempersiapkan koordinasi terkait rencana kepulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) dari Malaysia antara Juni hingga Juli 2021.

Hingga saat ini, Kemenaker telah mengarahkan Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) untuk terus memonitor rencana pemulangan PMI tersebut.

"Melalui Atnaker, pemerintah telah meminta pihak Malaysia untuk segara memulangkan para Warga Negara Indonesia (WNI)/PMI karena mereka sudah habis masa tahanan, terbanyak dari para tahanan tersebut dikarenakan pelanggaran izin tinggal (tidak mempunyai izin kerja /permit)," ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam rapat gabungan (ragab) dengan Komisi I, Komisi IX, dan Komisi X DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Anwar menjelaskan, dalam proses tersebut perwakilan Indonesia memprioritaskan memulangkan para PMI yang dianggap dalam kategori rentan (orang tua, ibu hamil, dan anak-anak) yang ada di tahanan.

Baca juga: Kemenaker Catat Penurunan Jumlah TKA, Pastikan Tidak Melebihi Jumlah Tenaga Kerja Lokal

Pemulangan dari Depo Tahanan Imigrasi Malaysia terus dilakukan secara bertahap dalam skala kecil, mulai pembiayaan dari Depo maupun secara mandiri.

Terkait jumlah PMI di Depo sebanyak 7.300 PMIB yang akan pulang, saat ini masih dalam proses pendataan di seluruh Depo Tahanan Imigrasi di Malaysia.

Pendataan dilakukan secara bersama antara Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

"Sedangkan untuk pelaksanaan pemulangan dilakukan secara terkoordinasi oleh UPT BP2MI dan pemerintah daerah (pemda). Disnaker di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik di debarkasi maupun di daerah asal,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Kepastian pemulangan

Anwar mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh data dari perwakilan RI terkait jumlah pasti PMIB yang akan dipulangkan melalui jalur darat, laut, dan udara.

Baca juga: Karo Humas Kemenaker Sebut Permohonan Penggunaan TKA Masih Dihentikan Sementara

Saat ini, jumlah PMI yang berada di Malaysia dan memiliki izin resmi, Visa Pass Lawatan Kerja Sementara (PLKS) per 15 Maret 2021 berjumlah 470.396 PMI.

Sementara itu, hasil koordinasi Atnaker dengan Pemerintah Malaysia melalui Jabatan Imigrasi di bawah Kementerian Dalam Negeri, mendapati sekitar 7.300 PMIB yang berada di Depo Tahanan Imigrasi.

Terkait pendataan, pemulangan, dan pembiayaan 7.300 PMIB melalui jalur darat, laut, dan udara tersebut, Anwar menyatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan BP2MI dan UPT BP2MI, serta Disnaker, baik di debarkasi maupun di daerah asal.

Mengantisipasi kebijakan pemerintah Malaysia akan memberlakukan lockdown, dia mengatakan, pihaknya meminta Atnaker berkoordinasi dengan perwakilan RI.

Itu dilakukan untuk mengantisipasi pengaduan apabila ada PMI yang juga ikut diliburkan karena ketentuan dari Pemerintah Malaysia, dalam hal ini Kementerian Sumber Manusia (KSM) pada MCO 1.

Baca juga: BPS: Penyerapan Tenaga Kerja Wanita Lebih Cepat

"Para pekerja yang diliburkan tetap mendapatkan gaji, dan meminta untuk berkoordinasi dengan pejabat tenaga kerja untuk membantu hak-hak PMI bila ada yang terkena pemutusan hubungan kerja karena dampak dari MCO atau lockdown ini," terangnya.

Anwar juga mengatakan, penanganan kepulangan PMIB dari negara penempatan selain Malaysia, dilakukan secara terkoordinasi antar kementerian atau lembaga, termasuk Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, serta pemda terkait.

"Yang masih jadi kendala dalam pemulangan PMIB, antara lain belum adanya alokasi anggaran di beberapa pemda, baik untuk penanganan kepulangan ke daerah asal maupun untuk pelaksanaan karantina kesehatan," katanya.

Terkait hal ini, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat koordinasi pemulangan PMI beberapa waktu lalu mengatakan, pemda yang menjadi tempat dembarkasi PMI diminta untuk mengajukan usulan kebutuhan anggaran bagi penanganan pemulangan PMI, seperti untuk kebutuhan karantina (akomodasi dan konsumsi).

Adapun, turut hadir dalam ragab yang dipimpin Anggota DPR dari Fraksi PKB Nihayatul Wafirah ini perwakilan dari Kementerian dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri.

Baca juga: Investasi Capai Rp 219,7 Triliun di Kuartal I, Serap 311.793 Tenaga Kerja

Hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kemenaker, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com