Akankah Nasib Garuda Indonesia Sama seperti Merpati Airlines?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi keungan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sedang dalam kondisi sulit. Perusahaan milik negara itu tengah menanggung utang hingga mencapai Rp 70 triliun dan diperkirakan terus bertambah Rp 1 triliun tiap bulannya.

Kondisi keuangan yang sedang "berdarah-darah" ini salah satunya ditengarai karena penurunan jumlah penumpang akibat pembatasan pergerakan orang di masa pandemi Covid-19.

Selain itu, kondisi keuangan Garuda Indonesia kian memburuk juga disumbang dari "warisan masa lalu". Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu Komisaris Independen Garuda Indonesia Yenny Wahid.

Baca juga: Terlilit Utang Rp 70 Triliun, Apa Saja Strategi Garuda Indonesia untuk Bertahan?

"Banyak yang tanya soal Garuda. Saat ini kami sedang berjuang keras agar Garuda tidak dipailitkan. Problem warisan Garuda besar sekali, mulai dari kasus korupsi sampai biaya yang tidak efisien. Namun, Garuda adalah national flag carrier kita. harus diselamatkan," tulis Yenny di akun Twitter resminya, @yennywahid, yang dikutip Kompas.com pada Kamis (3/6/2021).

Jika merujuk pernyataan putri mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid itu, warisan masa lalu yang harus ditanggung Garuda Indonesia sampai sekarang, yakni kasus korupsi yang menjerat mantan direktur utamanya, Emirsyah Satar.

Emirsyah divonis hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Jumat (8/5/2020).

Dalam dakwaan pertama, Emirsyah dinilai terbukti menerima uang berbentuk rupiah dan sejumlah mata uang asing yang terdiri dari Rp 5.859.794.797, lalu 884.200 dollar Amerika Serikat, kemudian 1.020.975 euro, dan 1.189.208 dollar Singapura.

Uang itu diterimanya melalui pengusaha pendiri PT Mugi Rekso Abadi yang juga beneficial owner Connaught International Pte Ltd.

Uang tersebut diberikan Soetikno supaya Emirsyah memuluskan sejumlah pengadaan yang sedang dikerjakan oleh PT Garuda Indonesia, yaitu Total Care Program mesin (RR) Trent 700, dan pengadaan pesawat Airbus A330-300/200.

Kemudian, pengadaan pesawat Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, pengadaan pesawat Bombardier CRJ1000, dan pengadaan pesawat ATR 72-600.

"Kasusnya sedang berjalan. Sudah ditangani pengak hukum. Tapi efeknya masih dirasakan, karena menyangkut kontrak jangka panjang yang harus direnegoisasikan ulang, plus pembelian alat produksi yang tidak efisien. Misalnya pesawat yang tidak pas untuk kebutuhan maskapai," tambah Yenny.

Menurut dia, saat ini manajemen Garuda Indonesia tengah berjuang dengan cara merestrukturisasi utang dan merestrukturisasi biaya operasionalnya. Termasuk di dalamnya melakukan negoisasi ulang kontrak dengan leasing pesawat.

"Kita juga sedang fight untuk kembalikan pesawat yang tidak terpakai, mengingat di masa pandemi utilisasi menurun drastis," kata Yenny.

Manajemen maskapai milik negara tersebut diketahui sudah mengembalikan 12 pesawat jenis Bombardier CRJ 1000 kepada pihak leasing, yakni Nordict Aviation Capital (NAC) pada awal tahun lalu.

Sebab, selama tujuh tahun pengoperasian pesawat tersebut Garuda Indonesia disebut mengalami kerugian hingga 30 juta dollar AS dalam tiap tahunnya.