Kemenkeu Berencana Terapkan Skema Multitarif PPN, Bagaimana Implementasinya?

Kompas.com - 03/06/2021, 15:19 WIB
Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo di Jakarta, Selasa (1/10/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAStaf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo di Jakarta, Selasa (1/10/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menerapkan skema multitarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Skema ini diyakni bakal lebih menciptakan asas keadilan.

Pasalnya, skema multitarif PPN diyakini akan membuat barang-barang esensial yang dibutuhkan masyarakat dikenai pajak lebih murah. Sementara pajak atas barang yang dikonsumsi masyarakat kelas atas akan lebih mahal.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, barang-barang kebutuhan masyarakat kemungkinan akan dikenakan tarif pajak kurang dari 10 persen.

"Kita ingin justru memberikan dukungan bagi akses publik terhadap barang-barang yang dibutuhkan, yang selama ini mungkin dikenai pajak 10 persen, nanti bisa dikenai pajak 5 persen atau 7 persen," kata Yustinus dalam diskusi Infobank secara virtual, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Akankah Nasib Garuda Indonesia Sama Seperti Merpati Airlines?

Yustinus menuturkan, kenaikan PPN dengan skema multitarif merupakan cara pemerintah mengurangi distorsi dan menciptakan asas keadilan.

Menurut Yustinus, kenaikan tarif PPN atas barang yang dikonsumsi masyarakat kelas atas membuat pemerintah memberikan fasilitas pajak secara lebih tepat sasaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi isunya adalah bagaimana sistem PPN kita lebih efektif juga kompetitif, menciptakan fairness, adil, dan juga berdampak bagi pada perekonomian," beber dia.

Yustinus lantas menyebut, kebijakan ini bisa saja baru diimplementasikan pada 1-2 tahun ke depan. Saat ini, pemerintah masih merancang payung aturan agar lebih komprehensif.

"Kita siapkan sekarang mumpung kita punya kesempatan. Jadi barang-barang yang tidak dibutuhkan masyarakat banyak, yang dikonsumsi kelas atas dan sifatnya terbatas, itu bisa dikenakan pajak lebih tinggi. Itu yang sekarang sedang dirancang," pungkas Yustinus.

Baca juga: Ini Jumlah Usaha Mikro yang Sudah Menerima BLT UMKM 2021

Sebelumnya, skema multitarif PPN sempat disinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI.

Dia menyebut, skema multitarif PPN mampu menciptakan asas keadilan karena tarif PPN akan lebih murah untuk barang/jasa tertentu, sementara lebih mahal untuk barang mewah.

Sementara itu, skema tarif PPN yang diadopsi pemerintah saat ini adalah single tarif sebesar 10 persen. Jika multitarif yang diberlakukan, pemerintah bakal mengenakan tarif PPN yang berbeda untuk barang/jasa.

"Kita melihat PPN menjadi sangat penting dari sisi keadilan atau jumlah sektor yang harus tidak dikenakan atau dikenakan. Ada multi tarif yang mungkin menggambarkan afirmasi," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Baca juga: Sri Mulyani Singgung Skema Multitarif PPN, Mau Diadopsi?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.