Soal Tax Amnesty, Kemenkeu: Seyogianya Memang Tidak Diberikan Terlalu Sering...

Kompas.com - 03/06/2021, 15:40 WIB
Petugas melayani warga yang mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, 30/9/2016. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGPetugas melayani warga yang mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, 30/9/2016.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal melanjutkan program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II.

Teranyar, program tersebut sudah masuk dalam pokok substansi reformasi administrasi dan kebijakan perpajakan tahun 2022.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo memastikan bahwa program tax amnesty yang bakal dikeluarkan akan berbeda dari program pengampunan pada tahun 2016.

Baca juga: Proposal Sri Mulyani 2022: Naikkan Pajak Orang Kaya hingga Tax Amnesty Jilid II

Dia sepakat bahwa tax amnesty seperti tahun 2016 memang tidak bisa terlalu sering diberikan oleh penguasa.

"Prinsipnya pemerintah komitmen betul bahwa amnesti pajak seyogianya memang tidak diberikan terlalu sering," kata Yustinus dalam diskusi Infobank secara virtual, Kamis (3/6/2021).

Yustinus menuturkan, program relaksasi ini nantinya bakal lebih diarahkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan para wajib pajak secara sukarela.

Kemenkeu akan memberikan relaksasi kepada wajib pajak yang ingin patuh tetapi masih khawatir, gamang, dan berat karena sanksi yang ditetapkan.

"Tapi yang coba-coba tidak boleh difasilitasi. Karena kita instrumennya cukup efektif dan banyak, kita akan gunakan itu dengan lebih terukur. Itu yang dirancang Kemenkeu saat ini," sebut Yustinus.

Baca juga: Ini 2 Skema Tax Amnesty Jilid II

Penjelasan detail bakal dibahas ketika membahas revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) bersama DPR RI sesuai agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021.

"Tapi, pada intinya kita semua ingin fokus bagaimana peningkatan kepatuhan sukarela itu dilakukan. Bukan yang memberikan amnesti seperti 2016. Wacana tax amnesty kami serahkan nanti pembahasan dengan DPR," pungkas Yustinus.

Sementara berdasarkan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang disampaikan dalam rapat Badan Anggaran DPR RI, kesempatan tax amnesty diberikan dalam dua poin atau opsi.

Poin pertama, pembayaran PPh dengan tarif lebih tinggi dan tarif tertinggi pengampunan pajak atas pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya diungkapkan dalam pengampunan pajak.

Kemudian, poin kedua adalah pembayaran PPh dengan tarif normal atas pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan OP tahun pajak 2019.

Baca juga: Soal Tax Amnesty Jilid II, Kemenkeu Mau Bahas Dulu dengan DPR

"Tanpa pengenaan sanksi dan diberikan tarif yang lebih rendah apabila harta tersebut diinvestasikan dalam surat berharga negara (SBN)," tulis paparannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.