Erick Thohir Beberkan Alasan Suntik Dana APBN Rp 7,5 Triliun ke PLN

Kompas.com - 04/06/2021, 08:01 WIB
Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-9 Kabinet Indonesia Maju yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019 KOMPAS.com/SUCI RAHAYUErick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-9 Kabinet Indonesia Maju yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkapkan Penyertaan Modal Negara atau PMN bagi Badan Usaha Milik Negara diperuntukkan bagi penugasan dan upaya restrukturisasi perusahaan.

"Sebagai catatan 90 persen PMN yang kita mintakan saat ini bukan untuk korporasi untuk membesarkan, tapi mayoritas PMN untuk penugasan dan restrukturisasi. PMN itu semua masih mayoritas untuk penugasan dan penyehatan," ujar Erick dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dilansir dari Antara, Jumat (4/6/2021).

Erick Tohir mengatakan pada tahun ini, PMN diperuntukkan untuk penyelamatan Jiwasraya, kemudian untuk Hutama Karya terkait penugasan konstruksi jalan tol Trans Sumatera.

"Di tahun 2022 sama, kebanyakan PMN BUMN untuk penugasan. PLN sebesar Rp 7,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur transmisi distribusi listrik untuk desa," kata Erick Thohir.

Baca juga: Daftar 7 BUMN Terbesar di Indonesia dari Sisi Aset, Siapa Juaranya?

"Lalu Hutama Karya untuk konstruksi jalan tol Trans Sumatera lagi, kemudian PMN untuk Waskita Karya, lalu ITDC terkait penugasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, serta RNI terkait penugasan food estate. Semua PMN ini diperuntukkan bagi penugasan," kata dia lagi.

Ia sangat mengapresiasi dukungan Komisi VI DPR untuk bersama-sama memetakan BUMN secara terbuka. Erick mengatakan dukungan politik tersebut menunjukkan bahwa transformasi dilakukan Kementerian BUMN dengan dukungan dari Komisi VI DPR RI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara menerbitkan peraturan menteri yang mendorong transparansi pengusulan dan penggunaan anggaran PMN oleh BUMN.

Erick Thohir menegaskan aturan ini untuk menjamin PMN yang transparan dan akuntabel, sehingga setiap modal negara untuk BUMN bisa dipertanggungjawabkan secara transparan.

Baca juga: Pelaku Penerbangan Balon Udara Liar Bisa Dipenjara

Dalam upaya menciptakan akuntabilitas, transparansi, maupun efektivitas penggunaan anggaran PMN, Kementerian BUMN telah merumuskan peruntukan dan pengawasan, termasuk konsekuensi sanksi apabila ada pelanggaran.

Mekanisme ini akan memudahkan seluruh stakeholder, baik kementerian maupun lembaga, BUMN, dan pemeriksa dapat mengetahui urgensi PMN yang dikaitkan dengan strategi bisnis BUMN.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.